detikNews
Selasa 18 Juni 2019, 14:22 WIB

Muncikari Sunan Kuning Was-was, Pemkot: Tidak Seperti Kali Jodo

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Muncikari Sunan Kuning Was-was, Pemkot: Tidak Seperti Kali Jodo Gapura resosialisasi Sunan Kuning, Semarang. (Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom)
Semarang - Penghuni Resosialisasi Argorejo atau Sunan Kuning (SK) khawatir dengan rencana penutupan kawasan tersebut. Namun Pemerintah Kota Semarang menegaskan penutupan tidak seperti Kali Jodo dan tetap akan ada jalan keluar terbaik.

Hal itu diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Fajar Purwoto, didampingi kepolisian, TNI, Dinas Sosial Kota Semarang dan pengelola SK melakukan sosialisasi pada penduduk dan pengelola tempat hiburan di SK, Kelurahan Kalibanteng, Semarang Barat.

Fajar mengatakan penutupan tidak dilakukan dengan pembongkaran seperti di Kali Jodo Jakarta karena di SK merupakan rumah penduduk yang memiliki izin. Ia menjelaskan penutupan akan beda karena akan dialihkan menjadi Kampung Tematik dan Wisata Kuliner.

"Pemerintah tidak mungkin lepas tangan. Kan ini rumah penduduk, kalau Kali Jodo kan aset pemerintah, di sini tidak bisa seperti itu. Jadi kita cari solusi," kata Fajar, Selasa (18/7/2019).


Salah satu muncikari yang akrab disapa Ayu (42), khawatir kehilangan mata pencaharian dengan adnya rencana penutupan SK. Selama ini dia bergantung pada pekerjan untuk menghidupi 4 anaknya. Ia juga khawatir jika SK ditutup nantinya prostitusi makin liar padahal di SK sudah aman karena ada screening dan wajib pakai kondom.

"Kalau mampu ya kita keluar dari sini. Sudah ada pelatihan di sini, tapi belum cukup. Nanti kita lihat jadinya seperti apa karena kalau 'mbak-mbak'nya mau dikeluarkan itu tidak semudah itu," kata Ayu.

Penghuni lainnya, Eni, menambahkan harus ada jaminan para penghuni disana tetap bisa mencari nafkah misalnya diberikan kios untuk berdagang. Ia sendiri sebenarnya sudah memiliki niat mentas dari dunia malam. "Misal diberikan kios. Saya sendiri ingin buka warung Lamongan," ujar Eni.

Tidak hanya Muncikari, pengusaha hiburan karaoke pun was-was jika usahanya harus ikut tutup. Salah satu pemilik wisma karaoke, Rohmat, mengatakan usaha karaoke di SK sebisa mungkin tetap berdiri karena merupakan usaha yang sudah lama berdiri.

"Kalau tutup total kan nasib kita susah. Ya buatkan Perda lah. Jangan sampai perekonomian di sini dimatikan," kata Rohmat.

Sementara itu pembina dan pengelola SK, Suwandi, mengatakan ada 177 hiburan karaoke di sana. Izin tempat hiburan memang belum diperoleh meski beberapa kali sudah diupayakan. Namun dengan momentum ini Suwandi akan mencoba mengurus izin lagi.

"177 karaoke belum izin, harus koordinasi pihak terkait. Ini kesempatan saya biar ada izin," kata Suwandi.


Ia menambahkan, memang tidak bisa menolak rencana pemerintah menutup SK karena berpedoman pada rencana pemerintah pusat yang akan menutup seluruh lokalisasi di Indonesia tahun 2019. Namun ia berharap nasib "anak asuh" nya diperhatikan.

"Bagaimana warga agar tidak sengsara bisa hidup sehingga anak-anak bisa sekolah, sehingga anak anak sekolah lulus tidak jadi preman, dulu seperti itu. Selama saya di sini sekarang ada yang jadi sarjana, SE, SH, dokter," terang Suwandi.

Suwandi menjelaskan, SK sudah ada 19 Agustus 1966 dan sudah ada izin dari pemerintah. Ia sendiri mulai menjadi pembina atau pengelola sejak 9 tahun lalu. Menurutnya jumlah pekerja di sana sudah berkurang dan memang selalu ada pelatihan agar para anak asuh bisa segera mentas.

Pertemuan akan kembali digelar untuk membahas jalan keluar. Untuk saat ini, rencananya setiap pekerja akan mendapatkan tali asih. Sembari berproses, akhir Juni ini gapura akan dirubuhkan dan penutupan total dilakukan 15 Agustus 2019.
(alg/mbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed