DetikNews
Selasa 14 Mei 2019, 19:14 WIB

Ulama Hingga Timses 01 dan 02 di Purworejo Tolak People Power

Rinto Heksantoro - detikNews
Ulama Hingga Timses 01 dan 02 di Purworejo Tolak People Power Foto: Rinto Heksantoro/detikcom
Purworejo - Para ulama, tokoh masyarakat, MUI, KPU, Bawaslu hingga timses 01 dan 02 bersama Forkompimda Purworejo menolak gerakan people power. Adanya gerakan people power pasca Pemilu 2019 sangat meresahkan. Tokoh-tokoh daerah menganggap hal tersebut sebagai tindakan inkonstitusional.

Mereka bersama-sama menolak gerakan tersebut demi menjaga keamanan dan kondusivitas NKRI. Acara merajut kebersamaan itu digelar di aula salah satu rumah makan di Jl Jogja, Purworejo, Selasa (14/5/2019) petang.

"Tidak ada people power, kita semua sepakat untuk menjaga kebersamaan dan kondusivitas demi menjaga keutuhan NKRI," kata salah satu tokoh agama sekaligus timses 02, Rosyid di sela-sela acara, Selasa (14/5/2019) petang.

Untuk mengungkapan kebersaman itu, perwakilan kedua timses baik dari 01 dan 02 disandingkan bak pengantin. Mereka kemudian dikalungi bendera merah putih. Pekikan takbir pun menggema mengiringi acara itu.

Tak hanya di Purworejo, dari informasi yang dihimpun, gerakan penolakan people power juga digelorakan di beberapa wilayah di Jateng. Daerah lain yang juga ikut menolak people power adalah Kebumen.

Warga masyarakat Kebumen diminta untuk tidak terpengaruh mengikuti gerakan people power yang digaungkan oleh sekelompok orang untuk menumbangkan pemerintahan yang sah.

"People power adalah gerakan inkonstitusional dan merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun," kata Ketua FKUB Kebumen, Dawamudin ketika dihubungi detikcom, Selasa (14/5/2019) petang.

Menurutnya soal ganti pemimpin sudah diatur melalui Pemilu. Tindakan people power hanya akan berdampak negatif. Penyelenggaraan Pemilu di Kebumen sendiri telah berjalan dengan jujur, adil, transparan serta demokrasi sehingga warga Kebumen tidak perlu menggelar people power.

"Sudah banyak contohnya, negara hancur karena kegiatan people power. Mari kita jaga, dan kita ikuti proses Pemilu ini sampai rampung. Kita tunggu pengumuman resmi dari KPU tanggal 22 Mei 2019 nanti," tutupnya.



Simak Juga 'Tolak People Power, Massa Demo di Depan Bawaslu':

[Gambas:Video 20detik]


(bgk/bgs)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed