detikNews
Jumat 10 Mei 2019, 04:00 WIB

Round-Up

Fakta Terungkapnya Ribuan Suara PPP Bergeser ke Nasdem di Sleman

Ristu Hanafi - detikNews
Fakta Terungkapnya Ribuan Suara PPP Bergeser ke Nasdem di Sleman Foto: Redaksi
Sleman - Keberatan kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sleman atas hilangnya perolehan 1.508 suara mereka untuk surat suara DPRD Kabupaten pada Pemilu 2019 terjawab sudah. Pada rapat pleno terbuka rekapitulasi KPU Sleman, suara PPP memang hilang dan diketahui bergeser ke Partai Nasdem.

"Faktanya ada pergeseran suara, dari satu partai ke partai yang lain. Ada beberapa parpol yang mencolok, suara PPP geser ke Nasdem sekitar 1.200 suara, ada juga yang berkurang, Partai Berkarya, PPP, khusus di Kecamatan Depok," kata Koordinator Divisi Data Hukum dan Informasi Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, ditemui di sela rapat pleno KPU Sleman di kantor Bappeda Sleman, Kamis (9/5/2019) malam.

Sementara itu Ketua DPC PPP Sleman, HM Nasikhin menyebut suara partainya tercecer di mana-mana. Khususnya perolehan suara untuk surat suara DPRD Kabupaten.

"Setelah buka kembali plano, dari 2.929 suara, sudah kembali semuanya. Bahasa kami, suara PPP 'piknik' ke parpol lain, tapi sekarang sudah kembali," ujarnya.

Proses rekapitulasi di KPU Sleman berjalan alot setelah PPP menyebut suara partainya hilang sebanyak 1.508 dari total perolehan 2.929 suara di Kecamatan Depok. KPU pun memutuskan membuka ulang plano dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Depok.

Proses penelusuran berlangsung sejak dua hari ketika PPP mengajukan keberatannya pada Selasa (7/5). Hingga kini rekapitulasi 17 kecamatan di Sleman telah rampung.

PPP Sleman pun memastikan bakal menempuh jalur hukum. Mereka akan berkoordinasi dengan tim advokasi internal partai.


"Kami tak mau berandai-andai, tapi intinya, yang melaksanakan tugas ini yang akan kami tuntut. Kami harus tahu titik temunya siapa yang bermain, siapa di balik semua ini yang bermain, keteledoran siapa, akan kami cari," jelas Nasikhin.

"Taruhlah angka 50-100 suara kami berkorban tidak apa-apa, tapi ini sampai 1.508 suara, itu cukup signifikan. Kami akan gugat penyelenggaranya, otomatis PPK di tingkat kecamatan karena ada perubahan dari kecamatan ke sini (rekapitulasi tingkat kabupaten), kalau di TPS konkrit C1-nya," lanjutnya.

Dimintai konfirmasi terpisah, Ketua DPC Nasdem Sleman, Surana memastikan pihaknya bersikap fair play.

"Kami tak pantau secara langsung, karena kebetulan saya di luar kota. Tapi saya dapat laporan, kalau ada persoalan, pergeseran. Ya kalau memang keliru ya harus dikembalikan ke yang punya hak," kata Surana saat dihubungi wartawan, Kamis (9/5/2019).


"Prinsipnya, dikembalikan ke yang punya hak siapa. Kita harus fair play-lah, saya rasa itu," tandasnya.

Lalau, seperti apa penjelasan dari KPU selaku penyelenggara Pemilu terkait persoalan ini?

"Terjadi perbedaan angka antara DA 1 dan DA 1 Plano, pleno terbuka ini disepakati basis melakukan validasi dengan membuka DA 1 Plano dan DA 1," kata Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi ditemui wartawan di sela rapat pleno terbuka rekapitulasi KPU Sleman, di kantor Bappeda Sleman, Kamis (9/5/2019).

Namun, Trapsi belum bersedia membeberkan kenapa perolehan suara PPP hasil pemungutan suara di Kecamatan Depok itu bisa berpindah ke Nasdem.

"Internal kami akan koordinasi, kami juga akan klarifikasi ke jajaran kami," sebutnya.

"Kalau kami di KPU, dalam proses rapat pleno terbuka, bagaimana melaksanakan rapat pleno sesuai koridor regulasi yang ada. Kita jaga tata cara dan prosedur rapat pleno," lanjutnya.

Trapsi memilih berkomentar bahwa persoalan ini akan menjadi bahan evaluasi jajarannya. Trapsi pun mengaku belum berencana membentuk tim investigasi. Karena pihaknya masih fokus untuk melengkapi syarat rekapitulasi tingkat kabupaten untuk diserahkan ke KPU DIY.


"Bagi kami KPU Sleman, jadi evaluasi besar. Kami perlu melakukan upaya pengetatan terhadap mekanisme persidangan pleno dari tingkat bawah sampai kabupaten," ujarnya.

"Kami fokus menyelesaikan rapat pleno sesuai koridor hukum. Hari Jumat (10/5) dijadwalkan rekapitulasi untuk Kabupaten Sleman di KPU DIY," terangnya.

Dia pun tak mau berandai-andai bahwa persoalan ini akibat kesalahan dari PPK. "Kami belum mengkaji apakah ini kesalahan PPK, kami akan evaluasi terhadap peristiwa," imbuh Trapsi.
(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed