ASEAN Perkuat Kerja Sama Penanganan Pidana Lintas Negara

Sleman - Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kerja sama penanganan tindak pidana transnasional. Kerja sama ini diharapkan lebih memudahkan aparat penegak hukum negara di ASEAN untuk mendeteksi, mencegah dan menindak kejahatan lintas negara.

"Tindak kejahatan itu tidak mengenal batas negara, bisa terjadi di mana saja. Karena pelaku tidak mengakui undang-undang negara dan batas negara, sehingga kalau tidak ada kerja sama, penegak hukum akan kesulitan menanganinya," kata Menko Polhukam, Wiranto, Kamis (25/4/2019).

Hal itu disampaikannya seusai membuka AGs/Ministers meeting on MLAT ke-6, di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta. Acara ini dihadiri perwakilan kementerian hukum dari masing-masing negara di ASEAN.

"Bisa saja setelah melakukan kejahatan di suatu negara, pelaku akan lari atau menghilangkan jejak ke negara lain. Sehingga kerja sama antarnegara sangat diperlukan," jelas Wiranto.

Baca juga: Cegah Intoleransi, Pemuda Se-ASEAN Bertemu Bahas Antiradikalisme

Wiranto menyebutkan untuk saat ini negara ASEAN akan menyepakati lebih dahulu mekanisme dan teknis kerja sama.

Menkumham Yasonna Laoly menambahkan bahwa bentuk kejahatan transnasional cukup banyak, di antaranya narkotika, terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, pencucian uang hingga cyber crime.

"Kejahatan transnasional sangat luas, di sisi lain ada perbedaan sistem hukum antarnegara, ini yang menjadi persoalan, mekanisme, teknisnya. Kerja sama ini agar tidak ada lagi kendala, seperti untuk ekstradisi pelaku kejahatan di dunia global, yang sebelumnya kerja sama bilateral, sekarang satu ASEAN bisa lebih efektif, disepakati bersama teknisnya," jelasnya.

Baca juga: Hubungan Indonesia-China: Titik Sensitif Pemimpin Mendatang

"Nantinya setelah disetujui di tingkat Menteri Hukum se-ASEAN, hasil pembahasan ini akan dibawa dan dilaporkan pada tingkat KTT ASEAN di Bangkok bulan Juni nanti," imbuhnya. (mbr/mbr)