Yogyakarta - ORI DIY telah menyelesaikan laporan akhir hasil pemeriksaan (LHAP) berkaitan dengan penanganan kasus Agni, nama samaran mahasiswi UGM korban perkosaan. LHAP itu menyimpulkan adanya maladministrasi yang dilakukan UGM.

"Jadi kesimpulannya dalam hal prosedur terbukti ada maladministrasi dalam bentuk ketidaksesuaian prosedur," jelas Kepala ORI DIY, Budhi Masthuri, kepada wartawan di kantornya, Kamis (11/4/2019).

ORI DIY, kata Budhi, sudah mengumpulkan berbagai dokumen berkaitan dengan kasus Agni. Akhirnya diketahui bahwa UGM sudah memiliki aturan baku berupa peraturan rektor nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang tata prilaku mahasiswa.

Berdasarkan aturan tersebut, disebutkan bahwa pihak kampus harus membentuk Komite Etik bila ada pelanggaran yang dilakukan civitas akademika kampus. Di dalam peraturan itu tidak ada keharusan UGM membentuk tim pencari fakta.

"Nggak ada itu (di peraturan rektor) dibentuk tim pencari fakta, itu enggak ada di situ, langsung (dibentuk) tim etik. Komite etik inilah yang akan melakukan penyelidikan, pemeriksaan sampai dengan memberikan rekomendasi," ungkapnya.

Baca juga: Ombudsman: Pelaku Tindak Asusila ke Mahasiswi KKN UGM Bisa di-DO

Sementara dalam kasus Agni, begitu kesimpulan Kasubdit KKN DPKM UGM dianggap tak kredibel pihak kampus langsung membentuk tim pencari fakta. Tim ini akhirnya menyarankan supaya kampus membentuk tim investigasi independen.

Namun dalam prosesnya tim investigasi independen yang dibentuk UGM juga tak berjalan optimal. Penyebabnya karena rekomendasi yang dikeluarkan tidak semua dijalankan kampus. Hingga akhirnya UGM membentuk Komite Etik.

"Apa yang dilakukan (UGM) tidak sesuai dengan peraturan rektor (yang mengharuskan supaya langsung dibentuk Komite Etik). Ada ketidaksesuaian prosedur di sini," sambungnya.

Baca juga: Surat Persetujuan 'Risiko KKN UGM' yang Ramai di Medsos Akhirnya Ditarik

Selain menelaah prosedur penanganan, ORI DIY juga mencari ada tidaknya penundaan penanganan berlarut terhadap kasus Agni yang dilakukan UGM. Hasilnya ORI menyimpulkan tidak ada maladministrasi.

"Lamanya waktu penanganan laporan Agni oleh rektor dan jajarannya itu bukan karena penundaan berlarut. (Bukan) maladministrasi, melainkan akibat proses penanganan (yang memang membutuhkan waktu lama)," tuturnya. (ush/sip)