Dukung MUI Haramkan Golput, NU DIY: Memilih Pemimpin Itu Wajib

Yogyakarta - Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sependapat dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut golput hukumnya haram.

"Pendapat LBM PWNU DIY sama dengan pandangan MUI bahwa kita wajib mengangkat seorang pemimpin," ujar Ketua LBM PWNU DIY, Fajar Abdul Bashir, dalam keterangannya yang diterima detikcom, Senin (26/3/2019).

"Tinggal dibalik saja. Jika wajib memilih pemimpin, maka sama dengan haram golput," sambungnya.

Baca juga: MUI: Golput Hukumnya Haram!

[Gambas:Video 20detik]

Fajar menjelaskan, memilih seorang pemimpin hukumnya wajib karena untuk menjaga kemaslahatan umat. Sebab, tanpa adanya seorang pemimpin dikhawatirkan tidak adanya suatu pemerintahan di masyarakat.

"Jika tidak ada pemerintahan akan terjadi hukum rimba karena tidak ada yang mengendalikan. Karena dari sudut pandang agama pemerintahan Indonesia adalah sah. Pandangan ini didasarkan pada dua dalil," ungkapnya.

Dalil pertama merujuk kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir yang menerangkan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sistem tersebut sama seperti pengangkatan Sayyid Ali bi Abi Thalib menjadi khalifah.

Baca juga: Muhammadiyah DIY Bicara Soal Fatwa Haram Golput dari MUI

"Kedua, presiden terpilih Indonesia dilantik oleh MPR sebuah gabungan dua lembaga tinggi, DPR dan DPD. Dalam konsep Islam ini disebut ahlul hilli wal aqdi sebagaimana konsep Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam as-Sulthoniyah," tuturnya.

"Kewajiban memilih pemimpin juga karena untuk memenuhi kebutuhan wajib, yaitu terpenuhinya maqashis asy-syari'ah tujuan syariat dalam rangka menjaga kesejahteraan dan kemashlahatan umum. Imam al-Ghazali mengungkapkan dalam Al-Iqtishad fil 'Itiqad," tutupnya.



Ikuti perkembangan Pemilu 2019 hanya di detik.com/pemilu

Saksikan juga video 'Koalisi Masyarakat sipil Tegaskan Golput Hak Ekspresi Politik yang Sah':

[Gambas:Video 20detik]

(ush/mcs)