Majelis Hukum PP Muhammadiyah Desak Jokowi Copot Menag Lukman

Yogyakarta - Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Rahardjo, mendesak Presiden Jokowi memberhentikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pemberhentian itu dinilai layak dilakukan menyusul massifnya praktik jual beli jabatan di kementerian itu.

"Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah memandang Presiden Jokowi harus mengambil langkah cepat dengan memberhentikan Menteri Agama Lukman Hakim," ujar Trisno dalam keterangannya, Kamis (21/3/2019).

Praktik jual beli jabatan di Kemenag mengemuka setelah KPK melakukan OTT terhadap mantan Ketum PPP Romahurmuziy dan Kakanwil Kemenag Jatim. Imbasnya ruang kerja Menag Lukman disegel dan sejumlah uang disita dari ruangannya.

Baca juga: Eks Ketua KPK: Berhentikan Menag Lukman, Kepemimpinannya Cacat

Trisno mengatakan, praktik jual beli jabatan di Kemenag menunjukkan sistem rekrutmen di kementerian sarat dengan permainan kotor. Untuk itu, aparat penegak hukum dan hal ini KPK harus menyelidiki perkara ini secara menyeluruh.

"Dari penangkapan (OTT) Romahurmuziy, KPK tentu harus menyelidiki apakah Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin) secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pusaran kasus (jual beli jabatan)," ungkapnya.

Baca juga: Busyro Muqoddas Sebut Ada Potensi Suap di Pemilihan Rektor PTAIN

Selain mendesak Lukman dicopot, Trisno juga meminta Presiden Jokowi mengangkat Plt Menag. Dia meminta Plt pengganti Lukman harus melalui assessment tim ahli dari kalangan independen yang dibentuk presiden.

"Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah melalui pernyataan pers ini juga mengapresiasi dan mendukung kerja-kerja KPK dalam mengusut tuntas praktik jual beli jabatan di Kementerian Agama," pungkas dia.

Baca juga: KPK Temukan Uang, Kursi Menag Digoyang

Saksikan juga video 'Menag Masih Enggan Bicara Soal Duit di Ruang Kerjanya':

[Gambas:Video 20detik]

(ush/mbr)