detikNews
Selasa 05 Maret 2019, 16:14 WIB

Dicoret dari DCT, Caleg Ngadiyono Jalani Sidang Pertama di PTUN

Pradito Rida Pertana - detikNews
Dicoret dari DCT, Caleg Ngadiyono Jalani Sidang Pertama di PTUN Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom
Bantul - Caleg Gerindra yang dicoret dari DCT, Ngadiyono menjalani sidang pertama terkait gugatannya terhadap KPU Gunungkidul di PTUN Yogyakarta. Hal itu karena ditemukan banyak kejanggalan dalam SK pencoretan DCT.

Adapun agenda dalam sidang pertama ini adalah pembacaan gugatan dan jawaban dari KPU. Sidang yang diketuai oleh Andriyani Masyitoh bersama dua hakim anggota yakni Kukuh Santiadi dan Rahmi Afriza diawali dengan pembacaan gugatan oleh hakim ketua.

Membacakan gugatan yang dilayangkan Ngadiyono terhadap KPU dengan Nomor perkara, 5/G/SPPU/2019/PTUN-YK, Andriyani menyebut ada 5 poin gugatan yang dilayangkan penggugat. Lima poin itu berkaitan dengan obyek sengketa Surat Keputusan (SK) KPU tentang perubahan atas keputusan tentang penetapan DCT DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Kelima poin yang dibacakan antara lain, penggugat mennyatakan obyek sengketa bertentangan dengan perundang-undangan dan substansi obyek sengketa telah melanggar peraturan.

Tak berselang lama, agenda berlanjut dengan jawaban dari pihak tergugat yaitu KPU. Membacakan jawaban KPU, Andriyani menyebut ada 3 eksepsi. Antara lain KPU menganggap proses sengketa seharusnya menempuh upaya administrasi di Bawaslu terlebih dahulu.

Setelah dua agenda itu selesai, Andriyani memutuskan untuk melanjutkan persidangan pekan depan.

"Sidang akan digelar 5 kali sampai putusan, karena dalam 21 hari harus selesai (persidangannya). Sidang dilanjutkan besok Senin (11/3/2019) jam 10 pagi dengan agenda bukti surat dari para pihak," ujarnya saat memimpin sidang di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Selasa (5/3/2019).

"Dan untuk sidang putusannya tanggal 25 (Maret 2019). Selain itu tidak ada pemanggilan untuk sidang selanjutnya, dan meski tidak hadir (penggugat dan tergugat dalam persidangan), sidang tetap dilanjutkan sampai selesai," imbuh Andriyanti disusul ketukan palu.

Sementara itu, salah satu anggota tim kuasa hukum Ngadiyono, Romi Habie menyebut bahwa gugatan yang dilayangkan kliennya lebih kepada pengujian SK yang digunakan KPU dalam pencoretan DCT. Mengingat setelah dianalisa, tim kuasa hukum menemukan banyak kejanggalan.

"Prinsipnya yang kami sampaikan di pengadilan ini hanya seputar SK, tidak lagi pada tindakan-tindakan hukum yang sudah selesai. Jadi SK apakah sah atau tidak, itu yang kami uji di PTUN ini," ujarnya saat ditemui wartawan di depan ruang sidang utama PTUN Yogyakarta, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

"Karena setelah dianalisa secara komprehensif, ada banyak kejanggalan-kejanggalan dari SK itu, dan bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan," sambung Romi.

Kejanggalan yang dimaksud antara lain seperti kesalahan pengetikan tahun pada SK yang digunakan sebagai dasar pencoretan Ngadiyono dari DCT oleh KPU Kabupaten Gunungkidul.

"Mulai dari salah ketik terkait pencantuman dasar hukum pencoretan (Nyadiyono sari DCT), itu mengambil dasar hukum yang tidak jelas. Mengambil peraturan KPU (PKPU) nomor 31 tahun 2019, padahal belum ada itu, yang benar itu PKPU nomor 20 tahun 2018 dan diperbaharui terakhir PKPU nomor 31 tahun 2018. Jadi syarat formilnya sudah dilanggar, kan ini hak politik beliau (Ngadiyono), mosok hanya seperti itu aja main coret," ujar Romi.

Selanjutnya, Romi menilai salah satu dasar hukum yang digunakan KPU dalam pencoretan Ngadiyono dari DCT adalah mengambil putusan dari pengadilan. Di mana Romi menilai putusan dari pengadilan tidak sesuai dengan dasar hukum yang digunakan untuk mencoret Ngadiyono dari DCT.

"Putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap dan beliau dinyatakan dipidana karena melakukan, melangar dan memakai fasilitas negara. Tetapi di dalam surat KPU yang dijadikan pertimbangan dalam SK itu (pencoretan dari DCT), surat KPU nomor 1725 dinyatakan di situ dengan tegas bahwa apabila terdakwa yang sudah inkrah melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau memalsukan dokumen itu yang dicoret (dari DCT)," ujarnya.

"Beliau kan melakukan tindak pidana fasilitas negara, satu, yang kedua beliau ini kemarin tidak menjalani hukuman karena percobaan. Nhah itu yang dimaksud, sehingga ada peluang-peluang atau kesalahan secara administratif yang kami uji di sini (PTUN)," imbuhnya.

Romi menambahkan, bahwa dengan kejanggalan-kejanggalan tersebut ia menganggap KPU tidak menanamkan unsur kehati-hatian dan ketelitian yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam memutuskan suatu hal. Padahal sebagai pejabat administrasi negara yang menerbitkan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi dasar Ngadiyono dicoret dari DCT, dua hal tersebut wajib diperhatikan.

"Karena ini hak politik, maka tidak bisa hanya dengan main surat seperti itu lalu beliau (Nyadiyono) kehilangan hak politiknya. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana masyarakat pemilih beliau saat pemilu nanti," pungkasnya.




Simak juga video Ada Caleg Ninggalin Kartu Nama di Makam Bung Karno:

[Gambas:Video 20detik]


(bgk/bgs)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed