Senin 25 Februari 2019, 14:22 WIB
Jokowi Mengaku Tak Paksa Konsesi Besar Balikin Lahan
Jokowi saat meresmikan PLTU Jawa Tengah Ekspansi 1 x 660 Mega Watt di Cilacap. Foto: Arbi Anugrah
Cilacap -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyebut soal adanya pihak yang akan memberikan tanahnya kepada negara. Dia akan senang hati menerima dan selanjutnya akan diberikan ke rakyat.
"Ada yang menyampaikan Kalau tanahnya diperlukan negara akan diberikan. Saya dengan senang hati, saya terima kalau diberikan. Sehingga tambah lagi bisa bagikan ke rakyat nih.. nih.. nih..," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah Ekspansi 1 x 660 Mega Watt di Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Senin (25/2/2019).
Dia menjelaskan jika pihaknya tidak ingin memaksa pemilik lahan untuk menyerahkan tanah yang berstatus hak guna usaha (HGU).
"Bukan memaksa. Karena kita juga tahu kepastian hukum itu harus ada, setiap hak yang diberikan kepada investor, kepada pengusaha, kepada rakyat kepastian hukumnya harus jelas. Sehingga jika sudah diberikan HGU ya memang itu hak guna usaha. Kalau diberikan HGB itu hak guna bangunan yang ada jangka waktunya, jangan dilarikan ke mana-mana," ujarnya.
Dia mengatakan jika saat ini konsesi tanah yang diberikan untuk kepentingan masyarakat sudah mencapai 2,6 juta hektare, dan akan diteruskan konsesi untuk masyaralat adat, ulayat, petani dan nelayan.
"Petani nelayan kan ada yang satu hektare ada yang dua hektare. Masyarakat ada masyarakat ulayat ada yang 800 hektare, ada 400 hektare, ada 1600 hektare, macem-macem," jelasnya.
(sip/sip)
"Ada yang menyampaikan Kalau tanahnya diperlukan negara akan diberikan. Saya dengan senang hati, saya terima kalau diberikan. Sehingga tambah lagi bisa bagikan ke rakyat nih.. nih.. nih..," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah Ekspansi 1 x 660 Mega Watt di Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Senin (25/2/2019).
Dia menjelaskan jika pihaknya tidak ingin memaksa pemilik lahan untuk menyerahkan tanah yang berstatus hak guna usaha (HGU).
"Bukan memaksa. Karena kita juga tahu kepastian hukum itu harus ada, setiap hak yang diberikan kepada investor, kepada pengusaha, kepada rakyat kepastian hukumnya harus jelas. Sehingga jika sudah diberikan HGU ya memang itu hak guna usaha. Kalau diberikan HGB itu hak guna bangunan yang ada jangka waktunya, jangan dilarikan ke mana-mana," ujarnya.
Dia mengatakan jika saat ini konsesi tanah yang diberikan untuk kepentingan masyarakat sudah mencapai 2,6 juta hektare, dan akan diteruskan konsesi untuk masyaralat adat, ulayat, petani dan nelayan.
"Petani nelayan kan ada yang satu hektare ada yang dua hektare. Masyarakat ada masyarakat ulayat ada yang 800 hektare, ada 400 hektare, ada 1600 hektare, macem-macem," jelasnya.
(sip/sip)
