Tim Jokowi Bantah Pasang 'Spanduk Hantu' yang Catut Sultan HB X di DIY

Yogyakarta - Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja dan PDIP DIY mengaku tak pernah memasang spanduk bertuliskan 'Sultan Gubernurku, Jokowi Presidenku' di sejumlah titik di DIY. Timses tak tahu menahu siapa pemasangnya.

"Itu (spanduknya) bukan dari kami. Jadi tim kampanye resmi kami tidak pernah membuat spanduk itu, termasuk PDI Perjuangan juga tidak," ujar Ketua TKD KIK sekaligus Ketua DPD PDIP DIY, Bambang Praswanto kepada wartawan, Senin (21/1/2019).

Bambang menegaskan pihaknya tak tahu menahu dalang dibalik spanduk yang dilaporkan ke Bawaslu tersebut. Dia mengakui spanduk tersebut belakangan tersebar di beberapa titik di DIY, jumlahnya pun kian banyak. Tak ada tulisan yang menunjukkan siapa pemasang spanduk itu. Sehingga spanduk itu pun tak bertuan alias spanduk hantu.

Baca juga: Bawaslu DIY Cek 7 'Spanduk Hantu' Dugaan Kampanye untuk Jokowi

"Tapi yang jelas itu (spanduk 'Sultan Gubernurku, Jokowi Presidenku') setahu saya sudah beredar lebih setengah bulan yang lalu. Sudah lama, cuma saya juga kaget ini siapa yang membuat itu," papar Bambang.

"Tapi kok saya lihat, saya amati juga lama-lama kok (spanduknya) jadi banyak. Saya nggak tahu dari mana ini, atau dari masyarakat atau dari mana. Tapi yang jelas kami secara resmi tidak melakukan itu, tidak membuat itu, dan tidak merancang itu sama sekali," lanjutnya.

Dijelaskannya, perihal keberadaan spanduk tersebut timses Jokowi dan PDIP DIY tak bisa berbuat banyak. Pihaknya menyerahkan penanganan spanduk yang dipersoalkan kepada penyelenggara pemilu dan aparat keamanan.

Baca juga: 7 'Spanduk Hantu' di Yogya Dilaporkan Sebagai Kampanye Terselubung

"Jadi kami juga ya kaget. Tapi ya sudahlah, udah terpasang mau apa. Wong itu tidak menyangkut kami juga. Kecuali kalau menyangkut kami, itu baru kita bereaksi. Tapi kalau nggak ada kaitannya dengan kami ya silakan para aparat yang berwenang menindak itu," paparnya.

"Kami merasa terbantu juga nggak, merasa terusik juga nggak. Jadi biasa-biasa saja gitu lho. Karena kalau kami mengikuti aturan. Kalau kami buat mesti harus lapor KPU, terus disampaikan ke KPU lokasinya di mana dan sebagainya," tutupnya. (sip/sip)