Bawaslu DIY Cek 7 'Spanduk Hantu' Dugaan Kampanye untuk Jokowi

Yogyakarta - Bawaslu DIY akan mengecek spanduk 'Sultan Gubernurku, Jokowi Presidenku' yang terpasang di 7 tempat di DIY. Langkah itu untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran Pemilu dalam pemasangan spanduk ini.

"Karena ini pemasangan APK, kami salah satunya nanti bisa melihat ke lokasi pemasangan (spanduk)," ujar Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih, kepada wartawan di Kantor Bawaslu DIY, Senin (21/1/2019).

Spanduk 'Sultan Gubernurku, Jokowi Presidenku' memang dilaporkan Indonesian Court Monitoring (ICM) ke Bawaslu DIY. Mereka menganggap spanduk tak diketahui jelas pemasangnya tersebut adalah kampanye Pilpres terselubung dan melanggar UU.

Baca juga: 7 'Spanduk Hantu' di Yogya Dilaporkan Sebagai Kampanye Terselubung

Bawaslu DIY menyambut baik laporan tersebut. Setelah ini Bawaslu DIY akan mencoba memprosesnya sesuai UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu dan peraturan bawaslu No 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan.

"Kami juga akan kami lihat apakah lokasi itu (pemasangan spanduk 'Sultan Gubernurku, Jokowi Presidenku') memang tidak diperbolehkan untuk pemasangan atau tidak," tuturnya.

"Kemudian yang kedua, kami akan melihat kontennya apakah melanggar atau tidak. Kemudian kami juga akan melihat atau menilai apakah (spanduk) ini sebuah APK atau bukan," lanjutnya.

Baca juga: Bawaslu Temukan 3 Pelanggaran pada Kasus Waket DPRD Gunungkidul

Dijelaskannya, Bawaslu DIY memiliki waktu 14 hari kerja untuk mengusut laporan tersebut. Setelahnya pihaknya akan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran pemilu dalam pemasangan spanduk ini.

"Kami punya waktu maksimal itu tujuh hari, dan apabila masih diperlukan kami mempunyai tambahan waktu tujuh hari kerja. Jadi totalnya adalah 14 hari kerja. Tetapi tentu nanti (kajiannya) bisa jadi kita kurang dari 14 hari," paparnya.

"Sesuai perbawaslu nomor 7 tahun 2018 pemanggilan (terlapor) tidak wajib. Karena ini menyangkut APK ya, kami akan melihat urgensinya. Apakah kami memang butuh memanggil terlapor atau tidak, termasuk saksi-saksinya," tutupnya. (mbr/mbr)