"Saya harus meminta kepada pihak UGM, tolonglah beri kesempatan kepada HS untuk wisuda, karena ini masa depannya," ujar kuasa hukum HS, Tommy Susanto, Sabtu (12/1/2019).
Tommy mengakui kliennya masih harus menjalankan mandatory dari kampus, seperti mengikuti konseling. Namun semestinya kewajiban itu tidak menjadi hambatan bagi HS untuk diwisuda.
"Orang yang akademiknya sudah selesai, bahkan tidak ada urusan (ke) kampus membayar SPP dan sebagainya, semuanya sudah nggak ada masalah. Kenapa tidak dilakukan (wisuda)," lanjutnya.
Dijelaskannya, kewajiban HS mengikuti konseling tetap bisa dilakukan setelah HS diwisuda. Walaupun kliennya ingin diwisuda, Tommy menyerahkan keputusan akhir kepada pihak UGM.
"Kemarin saya ingin menyurati (UGM), tapi mas HS mengatakan 'Pak Tommy, biarkanlah UGM yang memberikan kesempatan itu, nggak usah lah kita paksa-paksa'. Jadi maaf, surat tidak jadi saya kirim," pungkas dia.
Sebelumnya, Rektor UGM Panut Mulyono menegaskan pihaknya belum bisa meluluskan HS. Alasannya, HS masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya seperti menjalani konseling.
"Ya kalau minta wisuda boleh. Tetapi kami itu kan melihat persyaratannya terpenuhi atau tidak," ujar Panut kepada wartawan usai menghadiri panggilan pertama ORI di Kantor ORI DIY, Selasa (8/1/2019).
Jika HS telah menyelesaikan mandatory sesuai rekomendasi komite etik UGM, maka dia diperkenankan mengikuti prosesi wisuda. "Prinsipnya apa yang harus dilakukan (HS) itu dijalani sampai tuntas," tutup Panut.
Simak juga video 'KKN UGM Diguncang Skandal Dugaan Pelecehan Seksual':
(bgs/bgk)
