DetikNews
Senin 07 Januari 2019, 11:14 WIB

Dugaan Perkosaan Mahasiswi UGM

Bahas Rencana Panggil Rektor UGM, ORI Temui Kapolda DIY

Ristu Hanafi - detikNews
Bahas Rencana Panggil Rektor UGM, ORI Temui Kapolda DIY Mapolda DIY. Foto: Ristu Hanafi/detikcom
Sleman - Ketua Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY), Budhi Masthuri bertandang ke Mapolda DIY pagi ini. Budhi akan menemui Kapolda DIY Irjen Ahmad Dofiri untuk membahas rencana pemanggilan Rektor UGM.

"Ya (bahas pemanggilan rektor UGM). Jadi mas (bertemu Kapolda DIY), terjadwal pukul 10.00 WIB," kata Budhi saat dihubungi detikcom, Senin (7/1/2019).

Rencana pemanggilan Rektor UGM Panut Mulyono oleh ORI DIY ini terkait dengan dugaan maladministrasi dalam penanganan kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi KKN. Kasus dugaan perkosaan ini terjadi di Maluku pada 2017 silam dan sedang dalam penyidikan Polda DIY.


"Insyaallah, saya hadir bersama Kepala Kasistenan Penanganan Laporan (Nugroho Andriyanto) dan beberapa staf," lanjutnya.

Diketahui, ORI DIY sedang memeriksa dugaan maladministrasi UGM dalam penanganan kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi UGM saat menjalani KKN di Pulau Seram, Maluku pada tahun 2017. ORI mencoba meminta keterangan langsung dari Rektor UGM, Panut Mulyono namun sejauh ini belum bisa terlaksana.

Budhi sebelumnya menyampaikan bahwa ORI DIY membuka opsi panggilan paksa terhadap Panut.

"Kalau pemanggilan itu ada mekanisme 1, 2, 3. Pemanggilan pertama tidak dihadiri kita akan melayangkan pemanggilan kedua, tidak dihadiri pemanggilan ketiga. Tidak dihadiri lagi kita akan meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan secara paksa, undang-undang mengatur itu," ujar Kepala ORI DIY, Budhi Masthuri, Rabu (2/1).


Pihak UGM menanggapi soal opsi pemanggilan paksa rektor. Menurutnya, ORI tidak bisa memanggil paksa Panut karena pemeriksaan ORI DIY terhadap dugaan maladministrasi penanganan dugaan perkosaan mahasiswa ini tidak berdasarkan laporan.

"Surat panggilan 1 dari Ombudsman tertanggal 2 Januari 2019 merujuk kepada Pasal 31 UU 37 tahun 2008. Ombudsman tidak dapat menghadirkan Rektor UGM secara paksa dikarenakan pemeriksaan Ombudsman terhadap dugaan maladministrasi tidak berdasarkan laporan," bunyi keterangan tertulis dari Bagian Humas dan Protokol UGM tertanggal 4 Januari 2019, yang diterima detikcom Minggu (6/1).


Pemeriksaan tidak berdasarkan laporan tersebut dibuktikan dengan isi surat dari ORI yang pertama nomor 0390/SRT/0105.2018/yg-06/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018 yang menyatakan bahwa Ombudsman DIY telah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (Vide pasal 7 huruf d UU no 37 2008) dengan meminta informasi, penjelasan dan data dari berbagai pihak terkait.

"Berdasarkan wewenang yang ada dalam UU terkait, maka tidak tepat kiranya jika ORI akan menggunakan mekanisme pemanggilan dan menghadirkan Rektor UGM secara paksa," bunyi penjelasan poin pertama.



Saksikan juga video 'KKN UGM Diguncang Skandal Dugaan Pelecehan Seksual':

[Gambas:Video 20detik]



Bahas Rencana Panggil Rektor UGM, ORI Temui Kapolda DIY



(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed