detikNews
Senin 31 Desember 2018, 10:55 WIB

Kaleidoskop 2018

Gaduh Gegara Prabowo Bilang Tampang Boyolali di Awal November

Sukma Indah Permana, Angling Adhitya Purbaya, Ragil Ajiyanto - detikNews
Gaduh Gegara Prabowo Bilang Tampang Boyolali di Awal November Demo bela 'Tampang Boyolali'. Foto: Ragil Ajiyanto/detikcom
Yogyakarta - Potongan video yang berisi pernyataan capres Prabowo Subianto tentang masuk hotel dan 'tampang Boyolali' beredar pada November 2018 dan berbuntun panjang. Tim Prabowo dilaporkan ke Bawaslu, Bupati Boyolali Seno Samodro pun dipolisikan karena ucapannya saat demo 'membela tampang Boyolali'.

Potongan video Prabowo beredar pada awal November 2018. Di awal video, pernyataan Prabowo tak terdengar jelas karena terpotong.

"Saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul?" kata Prabowo dalam video tersebut dan disambut jawaban "betul" dari hadirin acara.

"Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir. Kalian... tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali ini," lanjut Prabowo.

Akibatnya, ribuan warga Boyolali turun ke jalan memprotes pernyataan Prabowo pada Minggu (4/11).



Bupati Boyolali Seno Samodro, Wakil Bupati Said Hidayat, Ketua DPRD Boyolali S Paryanto yang hadir dalam aksi demo ikut melakukan orasi menanggapi pidato Prabowo. Seno Samodro menyerukan agar tidak memilih Prabowo dalam Pilpres mendatang. Seruan itu adalah dampak dari pernyataan Prabowo yang dinilai merendahkan warga Boyolali dalam pidatonya.

Bupati Boyolali, Seno Samodro.Bupati Boyolali, Seno Samodro. Foto: Ragil Ajiyanto/detikcom

Warga yang berdemo tersebut juga meminta agar Prabowo meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Meski demikian, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi saat itu menolak meminta maaf.


Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Sriyanto Saputro, beralasan telah mempelajari video tersebut secara utuh. Menurutnya tidak ada kesalahan atas ucapan Prabowo dalam pidato pembukaan posko relawan Prabowo-Sandi di Boyolali itu.

"Menurut saya (minta maaf itu) terlalu jauh. Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu di forum internal para pendukung, para relawan, termasuk partai koalisi. Tidak ada satu pun yang datang itu tersinggung," ujarnya dalam keterangan pers di Solo, Minggu (4/11).

Timses Prabowo saat itu menyebut makna asli video tersebut hilang karena dipotong dan menjadi terpelintir.

Meski begitu, Prabowo akhirnya membuat menyampaikan permintaan maaf melalui video. Video tersebut diposting oleh Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (6/11).

Saat Prabowo-Sandi saat akan ke KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018).Saat Prabowo-Sandi saat akan ke KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018). Foto: Rifkianto Nugroho


"Jadi, dan ya. Tapi kalau saya, maksud saya tidak negatif. Tapi kalau ada yang merasa tersinggung, ya saya minta maaf, maksud saya tidak seperti itu," kata Prabowo.


Prabowo yang dalam video itu tampak mengenakan kemeja cokelat menjelaskan maksud dia menyebut 'tampang Boyolali' karena berempati atas kondisi rakyat Indonesia. Ketum Gerindra itu menyebut kesenjangan dan ketimpangan ekonomi makin terasa di Tanah Air.

Prabowo menceritakan, saat 'tampang Boyolali' itu dilontarkan, dia sedang berpidato di depan ratusan kader partai-partai yang mendukungnya di Pilpres 2019. 'Tampang Boyolali' merupakan candaan karena dia berpidato cukup lama.

Meski demikian, Prabowo tetap dilaporkan ke Bawaslu oleh Barisan Advokat Indonesia (Badi).

Badi sempat diperiksa Bawaslu soal pelaporan ini pada 16 November 2018. Pelapor membawa tiga saksi dalam pemeriksaan tersebut.

Pada akhirnya, Bawaslu menghentikan pelaporan soal 'tampang Boyolali' tersebut. Putusan ini tertuang dalam pemberitahuan putusan yang ditandatangani Ketua Bawaslu Abhan, Selasa (27/11).

"Status laporan tidak dapat ditindaklanjuti," demikian ini surat pemberitahuan Bawaslu.

Bawaslu menjelaskan laporan soal 'tampang Boyolali' disetop karena pernyataan tersebut tidak masuk dalam kegiatan kampanye.

"Pernyataan 'tampang Boyolali' tidak dalam kegiatan kampanye, tapi dalam kegiatan peresmian posko pemenangan paslon 02 di Kabupaten Boyolali. Peserta yang hadir kader partai pengusung paslon 02," ujar anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/11).

Ratna juga mengatakan pernyataan Prabowo tersebut tidak masuk bentuk penghinaan dalam kegiatan kampanye. Menurutnya, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor dalam mengambil keputusan.

"Pernyataan tersebut tidak masuk kategori penghinaan dalam kegiatan kampanye," kata Ratna.

Di sisi lain, pernyataan Bupati Seno saat demo aksi bela 'Tampang Boyolali' di Balai Sidang Mahesa, Boyolali pada Minggu (4/11) berbuntut panjang.

Seno dilaporkan Tim Advokat Pendukung Prabowo ke Bawaslu RI, Senin (5/11). Seno dianggap mengajak massa membenci dan menghina Prabowo. Ia juga dianggap menggunakan kekuasaan sebagai bupati untuk mempengaruhi masyarakat.

Pada hari yang sama, Seno juga dilaporkan oleh seorang warga bernama Ahmad Iskandar, yang didampingi Tim Advokat Pendukung Prabowo, ke Bareskrim Polri. Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1437/XI/2018/Bareskrim tertanggal 5 November 2018.

Seno dituduh melakukan tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana Pasal 156 KUHP juncto Pasal 15 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946. Juru bicara Tim Advokat Pendukung Prabowo, Hendarsam Marantoko, menilai makian Seno sebagai bentuk penghinaan berat.

Seno, yang merupakan kader PDIP, mendapat pembelaan dari partainya. Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto menyebut sikap Seno sebagai kultur egaliter warga setempat.

"Ini soal kultur, anak-anak wilayah Surakarta, terutama yang bersikap egaliter, pisuhan (makian) kata a** itu sudah kebiasaan. Mungkin sama dengan kebiasaan (habit) Pak Prabowo yang bicara tampang untuk mengontraskan sesuatu. (Pisuhan Seno) itu balasannya," kata Bambang, Selasa (6/11).

Diwawancara terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan bahwa kasus itu kemudian dilimpahkan ke Polda Jateng.

Setyo mengatakan, penanganan laporan tersebut juga dilakukan lewat koordinasi dengan Bawaslu. Ini untuk memastikan materi laporan terkait pidana umum atau pidana pemilu.

Pelapor kasus ini yaitu Ahmad Iskandar telah diperiksa Polda Jateng pada Senin (3/12).

Kuasa hukum yang juga Advokat Pembela Prabowo, Hanfi Fajri, mengatakan pemanggilan ini merupakan tindak lanjut laporan Ahmad ke Mabes Polri pada 5 November lalu.

Ia menyayangkan harus ada pelimpahan kasus dari Mabes Polri ke Polda Jateng sehingga penanganan lambat. Selain itu jika memang ada kekurangan alat bukti atau keterangan, polisi seharusnya bisa segera mengirim Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).


Simak Juga 'Pidato 'Tampang Boyolali' Prabowo yang Mendadak Viral':

[Gambas:Video 20detik]



(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed