PPP: Negara Tidak Bisa Memaksakan Tunagrahita Menjadi Pemilih

Brebes - Peraturan soal tunagrahita bisa memiliki hak pilih dalam Pemilu harus dibarengi dengan keputusan dari dokter jiwa. Jika tidak memiliki kesadaran dalam menentukan pilihan, maka tidak bisa dipaksakan untuk memilih.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, menjawab wartawan saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Pesantren Al Hasaniyah Desa Kedawon Kecamatan Larangan Brebes, Minggu (25/11/2018).

"Pertama yang diperlukan adalah rekomendasi dari dokter (jiwa) karena yang memiliki kapasitas memeriksa kondisi kejiwaan. Apakah masih memiliki kesadaran atau tidak dan mampu dalam kapastitas sebagai pemilih," kata Romahurmuziy.

Baca juga: Tunagrahita Boleh Nyoblos, KPU: Tidak Ada Perlakuan Istimewa

Sebelum didaftarkan sebagai pemilih, tambah Romy, sebaiknya dilakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan terlebih dulu. Jika hasil pemeriksaan dianggap bisa memilih maka perlu diberi surat rekomendasi kepada orang gila tersebut.

Dia mencontohkan, dalam ajaran Islam jika seseorang sudah mukallaf atau akil baligh maka dianggap sudak membedakan hal hak yang benar dan salah. Demikian pula seseorang yang akan memilih dalam pemilu.

Baca juga: Begini Cara KPU Data Pemilih Tunagrahita

"Jadi bila seseorang tidak bisa membedakan mana benar dan salah, berarti belum memiliki kapasitas sebagai pemilih dan negara tidak bisa memaksakan untuk (tunagrahita) menjadi pemilih," tegasnya. (mbr/mbr)