.webp)
Gaji sebesar itu telah dianggarkan sejak tahun 2017. Sedangkan gaji guru honorer masih mengandalkan kemampuan dari sekolah masing-masing yang diambilkan 15 persen dari BOS.
Hal itu terungkap saat Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi menerima dan berdialog serta doa bersama dengan ribuan guru honorer di Pendapa Kabupaten Pekalongan, Rabu (10/10) siang. Ribuan guru honorer di Kabupaten Pekalongan lebih memilih aksi doa bersama dan serasehan ketimbang aksi turun ke jalan,
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang baru dapat 1914. Sedangkan 417 honorer baru mengabdi dibatasi waktu pengabdian dan lamanya pengabdiannya," katanya.
 Foto: Robby Bernardi/detikcom |
Angaran Rp 10,3 miliaar tersebut dijanjikan akan terus ditingkatkan hingga semua guru honorer bisa merata mendapatkan Rp 500 ribu perbulannya.
"Anggaran tersebut, sejak jaman dulu, baru muncul di tahun 2017. Angka ini gak mungkin turun, ya harus naik terus," ungkap Asip.
Afrudin, salah satu guru honorer dari Kecamatan Wiradesa dihadapan bupati mengatakan pihaknya meminta adanya peningkatan upah guru/tenaga honorer agar sesuai dengan UMK.
"Selain peningkatan upah, kami memohon pak bupati untuk memberikan jaminan kesehatan. Kami ini honorer juga manusia pak, tidak selalu sehat. Minimal ada BPJS gratis," kata Afrudin.
Menanggapi adanya hal tersebut, Asip mengatakan pihaknya tengah memikirkan hal tersebut. Namun juga akan memprioritaskan sisa guru yang belum merata mendapatkan honor Rp 500 ribu perbulan.
"Keterbatasan pemerintah, tidak mungkin mencukupi kekurangan. Kita berdoa saja agar kemampuan daerah bisa untuk mencukupi," kata Asip.
Sementara itu terkait BPJS, pihaknya telah memikirkan semua guru honorer dapat menikmati BPJS ketenagakerjaan dengan gratis.
"Kita masih melakukan pengkajian soal itu, jika semuanya kelar dan kita mampu, semuanya gratis untuk guru honorer," katanya.
Sementara Irvan Munawar Caniago, koordinator lapangan aksi doa bersama menambahkan pihaknya memilih berdialog dengan bupati untuk menyampaikan berbagai hal yang dihadapi guru honorer.
"Kami disini menyampaikan pendapat dengan seresehan yang nantinya akan dijawab oleh bupati. Ini cara kita, dengan santun untuk menyampaikan harapan-harapan kita termasuk juga menaikan kesejahteraan para guru honorer," kata Irvan.
"Harapn kita ada semacam legalitas yang bisa menjadikan kita payung hukum agar kita diakui di Kabupaten Pekalongan," kata Irvan.
Saksikan juga video 'MenPAN RB Kupas Tuntas Soal Tenaga Honorer':
(bgs/bgs)
