Bupati Demak Dipanggil Kejati Terkait Perkara Perangkat Desa

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Rabu, 03 Okt 2018 17:56 WIB
Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Semarang - Bupati Demak, Muhammad Natsir hari ini dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Ia diklarifikasi terkait dana APBD dalam pengisian perangkat desa di Demak tahun 2017.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Adpidsus) Kejati Jateng, Kusnin membenarkan Bupati Demak dimintai keterangan sekitar pukul 08.00 hingga 11.30 WIB.

"Memang benar hari ini, Rabu ada pemanggilan pak Bupati Demak, berkaitan pengajuan pengisian perangkat desa," jelas Kusnin di kantor Kejati Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (3/10/2018).

Bupati diklarifikasi sebagai kepala daerah terkait ada tidaknya aliran dana APBD Demak yang mengalir dalam pengajuan pengisian perangkat desa. Kepada kejaksaan, Natsir menyatakan tidak ada APBD dalam kegiatan itu.

"Yang khusus Bupati Demak itu, diklarifikasi pertanyaannya gini, apakah dengan adanya pengisian perangkat itu ada uang APBD yang dikeluarkan. Jawaban ke saya, tidak ada, semua dibiayai oleh masing-masing perangkat yang mendaftar," jelasnya.

Dalam keterangan Bupati, proses seleksi calon perangkat desa itu dibiayai paguyuban, dan iuran yang dikeluarkan masing-masing calon sebesar Rp 1,5 juta, sehingga tidak ada dana APBD yang dipakai.

"Rata-rata Rp 1,5 juta, ini belum ada kerugian negara," tandasnya.

Penelusuran perkara pengisian perangkat desa itu bermula pada adanya gugatan terhadap proses seleksi. Diduga ada penyimpangan sehingga digugat ke PTUN Semarang.

Meski demikian, Kusnin dengan tegas masih akan mendalami perkara itu dan mengumpulkan bukti. Sejumlah kepala desa sudah dimintai keterangan, dan itu masih tahap awal.

"Banyak yang diklarifikasi, kepala desa banyak sekali. Ini Masih proses klarifikasi, tahap awal," tandasnya. (alg/bgs)