"Untuk piutang BPJS yang belum terbayar sampai dengan pengajuan bulan Juni, sekitar Rp 5,4 M. Sejak bulan Mei sampai bulan Juni," jelas Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi RSUD Rembang, Supriyo, saat ditemui detikcom di kantornya, Jumat (21/9/18).
Dari Rp 5,4 miliar, paling banyak adalah tunggakan pembayaran rawat inap yang mencapai Rp 3,7 miliar, dan rawat jalan senilai Rp 1,5 miliar. Sedangkan 80 persen pasien yang dirawat di RSUD Rembang adalah pengguna BPJS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Supriyo mengakui keterlambatan pembayaran klaim memang sering terjadi.
"Untuk keterlambatan pembayaran tidak semua bulan, tapi memang ada beberapa pengajuan-pengajuan yang begitu (terlambat). Entah itu yang menyangkut tentang obat yang belum terbayar, ambulans yang belum terbayar, jadi tidak secara global seperti itu. Ya bisa dikatakan lumrah karena keterlambatan untuk bulan sebelumnya," katanya.
Ia menyebut, meski keterlambatan pembayaran terbilang sering terjadi, tapi komunikasi antara RSUD dengan kantor BPJS Rembang diakuinya terjalin dengan baik.
"Selama ini hubungan kita baik, baik itu misal kalau ada keterlambatan klaim, bisa kita selesaikan dengan bailk. Misal ada yang menyangkut tentang keterlambatan itu kita bisa dapat kompensasi," imbuhnya.
Tonton juga 'BPJS Defisit, Pemprov DKI Diminta Siapkan Dana Talangan Rp 1 T':
(sip/sip)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini