Kamis 20 September 2018, 15:24 WIB
AP Bantah Ada Warga Terkurung di Kawasan Proyek Bandara Kulon Progo
General Manager PT Angkasa Pura I sekaligus juru bicara proyek NYIA, Agus Pandu Purnama. Foto: Ristu Hanafi/detikcom
Kulon Progo -
PT Angkasa Pura (AP) I membantah informasi adanya warga penolak bandara yang terkurung di dalam kawasan proyek Bandara Kulon Progo/New Yogyakarta International Airport (NYIA). Seluruh warga terdampak disebut telah bersedia direlokasi.
"Posisi saat ini nggak ada yang bertahan, mereka hanya menggunakan masjid (Masjid Al Hidayah di dalam kawasan proyek NYIA) sementara, jadi nggak tinggal di sana," kata General Manager PT Angkasa Pura I Yogyakarta sekaligus juru bicara proyek NYIA, Agus Pandu Purnama, Kamis (20/9/2018).
Pandu menyebutkan jumlah warga yang memanfaatkan masjid itu sekitar 3 kepala keluarga (KK). "Hanya sedikit yang pakai sarana ibadah, mungkin sekitar 3 KK, jadi nggak tinggal di sana, cuma menggunakan sarana ibadah sementara," ujarnya.
Pandu mengklaim para warga itu sebetulnya sudah bersedia direlokasi dengan catatan Angkasa Pura membangun masjid pengganti. Dan saat ini, lanjut Pandu, pihaknya telah membangun masjid baru yang luasnya 7 kali lipat dari masjid Al Hidayah tersebut.
"Hasil appraisal masjid lama sekitar Rp 500 juta, warga terdampak yang akan dipindahkan minta (masjid pengganti) lebih besar sehingga uang tidak cukup. Tapi tetap kita bangun Rp 500 juta itu dipakai, untuk fasilitas lain pakai dana CSR Angkasa Pura I, seperti halaman parkir, pagar, TOA, sajadah," jelas Pandu.
Lokasi masjid pengganti yang pengerjaanya telah dimulai sejak Agustus lalu itu berada di tengah relokasi warga terdampak di Palihan. "Nanti setelah masjid selesai, maka otomatis masjid yang lama akan kita pindahkan. Jadi warga sangat diuntungkan yang direlokasi dekat masjid, puskesmas," ungkapnya.
"Jadi saat ini warga menggunakan fasilitas ibadah sementara sampai nanti kita pindahkan, mereka menginginkannya seperti itu, 'jangan dibongkar dulu kami masih gunakan sampai masjid penggantinya jadi'. Sudah sepakat, mereka justru yang menginginkan," imbuh Pandu.
Pandu memperkirakan pembangunan masjid itu selesai sebulan lagi. Setelah masjid terbangun, nantinya dalam kawasan pembangunan NYIA tidak ada lagi aktivitas warga selain pekerja proyek.
"Karena masjid itu berada di tanah wakaf, bukan perseorangan, tanah wakaf itu digantikan oleh kita. Kalau kita biarkan warga tetap gunakan sarana ibadah di dalam membahayakan keselamatan dan kesehatan, ada debu, alat berat. Sehingga masjid yang baru harus cepat," tuturnya.
Terkait polemik ini, Komnas HAM telah menyatakan siap memediasi kedua belah pihak. Untuk itu, Pandu mengaku menyambut baik proses tersebut.
"Bagi AP I kita senang dan menyambut baik, kita akan sampaikan bahwa tahapan pembangunan sesuai peraturan dan ketentuan," kata Pandu.
Menurut Pandu, ajakan mediasi oleh Komnas HAM itu bisa menjadi sarana klarifikasi persoalan yang selama ini berkembang di masyarakat.
"Bagus dong (Komnas HAM mediasi), artinya biar jelas duduk persoalannya. Kalau sekarang ini kan pendapat masing-masing kan, kalau Komnas HAM berniat memediasi, itu bagus, memang kita perlu dimediasi supaya ada kejalasan bahwa AP I laksanakan pekerjaannya sesuai ketentuan dan prosedur," ujarnya.
Pekerjaan yang dimaksud Pandu di antaranya dari tahap sosialisasi, pemberian kompensasi, relokasi, hingga pekerjaan proyek.
"Ada persiapan (awal sebelum proyek berjalan), dalam hal penggantian lahan sesuai appraisal, kegiatan CSR mendukung keberlangsungan hidup warga terdampak," imbuh Pandu.
Tonton juga 'Pembebasan Lahan untuk Bandara Kulon Progo, Belasan Rumah Dirobohkan':
(sip/sip)
"Posisi saat ini nggak ada yang bertahan, mereka hanya menggunakan masjid (Masjid Al Hidayah di dalam kawasan proyek NYIA) sementara, jadi nggak tinggal di sana," kata General Manager PT Angkasa Pura I Yogyakarta sekaligus juru bicara proyek NYIA, Agus Pandu Purnama, Kamis (20/9/2018).
Pandu menyebutkan jumlah warga yang memanfaatkan masjid itu sekitar 3 kepala keluarga (KK). "Hanya sedikit yang pakai sarana ibadah, mungkin sekitar 3 KK, jadi nggak tinggal di sana, cuma menggunakan sarana ibadah sementara," ujarnya.
Pandu mengklaim para warga itu sebetulnya sudah bersedia direlokasi dengan catatan Angkasa Pura membangun masjid pengganti. Dan saat ini, lanjut Pandu, pihaknya telah membangun masjid baru yang luasnya 7 kali lipat dari masjid Al Hidayah tersebut.
"Hasil appraisal masjid lama sekitar Rp 500 juta, warga terdampak yang akan dipindahkan minta (masjid pengganti) lebih besar sehingga uang tidak cukup. Tapi tetap kita bangun Rp 500 juta itu dipakai, untuk fasilitas lain pakai dana CSR Angkasa Pura I, seperti halaman parkir, pagar, TOA, sajadah," jelas Pandu.
Lokasi masjid pengganti yang pengerjaanya telah dimulai sejak Agustus lalu itu berada di tengah relokasi warga terdampak di Palihan. "Nanti setelah masjid selesai, maka otomatis masjid yang lama akan kita pindahkan. Jadi warga sangat diuntungkan yang direlokasi dekat masjid, puskesmas," ungkapnya.
"Jadi saat ini warga menggunakan fasilitas ibadah sementara sampai nanti kita pindahkan, mereka menginginkannya seperti itu, 'jangan dibongkar dulu kami masih gunakan sampai masjid penggantinya jadi'. Sudah sepakat, mereka justru yang menginginkan," imbuh Pandu.
Pandu memperkirakan pembangunan masjid itu selesai sebulan lagi. Setelah masjid terbangun, nantinya dalam kawasan pembangunan NYIA tidak ada lagi aktivitas warga selain pekerja proyek.
"Karena masjid itu berada di tanah wakaf, bukan perseorangan, tanah wakaf itu digantikan oleh kita. Kalau kita biarkan warga tetap gunakan sarana ibadah di dalam membahayakan keselamatan dan kesehatan, ada debu, alat berat. Sehingga masjid yang baru harus cepat," tuturnya.
Terkait polemik ini, Komnas HAM telah menyatakan siap memediasi kedua belah pihak. Untuk itu, Pandu mengaku menyambut baik proses tersebut.
"Bagi AP I kita senang dan menyambut baik, kita akan sampaikan bahwa tahapan pembangunan sesuai peraturan dan ketentuan," kata Pandu.
Menurut Pandu, ajakan mediasi oleh Komnas HAM itu bisa menjadi sarana klarifikasi persoalan yang selama ini berkembang di masyarakat.
"Bagus dong (Komnas HAM mediasi), artinya biar jelas duduk persoalannya. Kalau sekarang ini kan pendapat masing-masing kan, kalau Komnas HAM berniat memediasi, itu bagus, memang kita perlu dimediasi supaya ada kejalasan bahwa AP I laksanakan pekerjaannya sesuai ketentuan dan prosedur," ujarnya.
Pekerjaan yang dimaksud Pandu di antaranya dari tahap sosialisasi, pemberian kompensasi, relokasi, hingga pekerjaan proyek.
"Ada persiapan (awal sebelum proyek berjalan), dalam hal penggantian lahan sesuai appraisal, kegiatan CSR mendukung keberlangsungan hidup warga terdampak," imbuh Pandu.
Tonton juga 'Pembebasan Lahan untuk Bandara Kulon Progo, Belasan Rumah Dirobohkan':
(sip/sip)
kulon progo
bandara kulon progo
penolakan bandara kulon progo
new yogyakarta international airport
angkasa pura
birojatengdiy
