DetikNews
Rabu 15 Agustus 2018, 16:41 WIB

Pertama di Indonesia, Aplikasi Blokir Ranmor Inovasi Polda DIY

Ristu Hanafi - detikNews
Pertama di Indonesia, Aplikasi Blokir Ranmor Inovasi Polda DIY Kapolda DIY meluncurkan Aplikasi Blokir Online Ditlantas Polda DIY. Foto: Ristu Hanafi/detikcom
Sleman - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY membuat terobosan dengan meluncurkan aplikasi blokir kendaraan bermotor (ranmor) berbasis online. Aplikasi yang baru pertama kali ada di jajaran Polda se-Indonesia ini berfungsi untuk memblokir sementara status kepemilikan ranmor yang terkait perkara pidana atau perdata.

"Inovasi ini pertama di Indonesia, bentuk pelayanan polisi kepada masyarakat yang memohonkan blokir kendaraan apabila kendaraan itu terkait tindak pidana atau perdata," kata Kapolda DIY, Brigjen Pol Ahmad Dofiri seusai launching Blokir Online di kantor Ditlantas Polda DIY, Rabu (15/8/2018).

Aplikasi ini dikembangkan Ditlantas melalui sistem jaringan komputer dan tersambung langsung dengan aplikasi Laporan Polisi (LP) online yang juga merupakan inovasi pelayanan dari Polda DIY. LP online tersedia di tiap Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek, Polres, dan Polda DIY.

Dengan tersambungnya pangkalan data LP online dengan pangkalan data Regiden Ranmor Ditlantas, maka warga yang melapor tindak pidana pencurian, penipuan, atau penggelapan ranmor ke SPKT bisa langsung diverifikasi saat itu juga. Jika data Regiden telah tervalidasi, selanjutnya petugas menerbitkan surat keterangan blokir.

"Pelapor dapat langsung menerima surat keterangan blokir pada saat proses membuat LP di SPKT. Sehingga ada kepastian hukum kendaraan miliknya akan aman apabila suatu saat ada pihak lain yang memproses registrasi kendaraan yang terkait tindak pidana atau perdata, jadi tidak akan berpindah kepemilikannya," jelasnya.

Selain korban tindak pidana yang berkaitan dengan ranmor, pemohon blokir juga bisa berasal dari penyidik atau penuntut umum, hakim pengadilan jika ranmor menjadi objek sengketa perdata, dan kreditor terhadap ranmor yang dijadikan agunan.

Namun aplikasi ini baru bisa diakses oleh pelapor yang melapor di SPKT di wilayah hukum Polda DIY karena daerah lain belum mengembangkan aplikasi serupa.

"Sementara baru bisa diakses di DIY, pemohon gratis tidak dipungut biaya. Ini juga untuk menekan manipulasi data, untuk menghindari yang seperti itu juga (registrasi ranmor lewat calo)," imbuh Dofiri.

Berikut ini alur blokir online kendaraan bermotor di Polda DIY. Pertama, korban atau pelapor melaporkan kehilangan kendaraan ke kantor polisi terdekat. Kemudian SPKT akan memproses entry data pada aplikasi Laporan Polisi (LP) online. Lalu data secara online masuk ke sistem registrasi dan identifikasi (regident) ranmor untuk memulai proses pemblokiran kendaraan.

Selanjutnya, data yang telah masuk akan diteruskan ke pihak penyidik untuk diproses. Lalu surat pemblokiran diterbitkan oleh regident ranmor untuk diteruskan ke aplikasi LP dan dikirim ke pelapor. Terakhir, aplikasi LP mendapatkan informasi bahwa data sudah diblokir oleh regident ranmor dan surat blokir bisa didownload.

"Aplikasi ini pelayanan kepada masyarakat untuk mendapat perlindungan hukum berupa surat blokir, untuk memangkas birokrasi, dan untuk mempercepat kepastian hukum kepada pemilik kendaraan tersebut," kata Direktur Lalu Lintas Polda DIY, Kombes Pol Latief Usman.

Diakuinya, sebelum ada aplikasi ini, warga yang kehilangan ranmor butuh waktu cukup lama untuk memohon surat blokir. Yakni melapor ke SPKT, melapor ke penyidik, baru memohon blokir ke Ditlantas. Dan seiring dengan waktu proses itu, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab untuk mengalihkan status kepemilikan ranmor.

"Setelah ada blokir online ini, ketika warga kecurian dan langsung melapor, maka bisa saat itu juga diblokir. Nanti SPKT tersambung dengan penyidik reskrim, integrasi antarsatuan di kepolisian, lapor langsung diproses online yang terintegrasi," terangnya.

Selain memangkas waktu, Latief menyebutkan aplikasi ini juga untuk mengantisipasi tindak pungli yang dilakukan oleh oknum atau calo.

"Nanti surat blokir akan dicabut setelah ada hasil penindakan perkara dari penyidik atau pengadilan. Hak kepemilikan bisa kembali lagi ke pelapor," imbuhnya.
(sip/sip)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed