Saat Komnas HAM Sebut Catatan Buruk di Proyek Bandara Kulon Progo

Sukma Indah Permana - detikNews
Rabu, 15 Agu 2018 08:42 WIB
Perobohan rumah penolak Bandara Kulon Progo. Foto: Ristu Hanafi/detikcom
Kulon Progo - Proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) atau Bandara Kulon Progo diwarnai penolakan dari warga. Meski semua bangunan sudah di area proyek telah dirobohkan, hingga kini masih ada warga penolak bandara yang bertahan tinggal di sana.

Ketegangan beberapa kali terjadi selama proses pengosongan lahan. Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam, menyebut ada catatan buruk dalam proyek pembangunan ini. Berbagai catatan tersebut menjadi perhatian khusus Komnas HAM.

"Catatan yang paling buruk soal Kulon Progo adalah mekanisme kerjanya yang menjadi evaluasi kita semua," kata Choirul kepada wartawan seusai diskusi di ruang kerja Bupati Bantul Suharsono, Selasa (14/8/2018).

Choirul sudah melihat langsung kondisi warga yang menolak pembangunan NYIA di Temon, Kulon Progo. Hasilnya belum ada pembangunan yang signifikan, namun warga penolak bandara diperlakukan tak layak.

"Wong itu pembangunannya belum ada kok. Sudah pohon di depan rumah ditebangin, tanah di depan rumah dilubangi, begitu-begitu memang persoalan. Oleh karenanya, itu catatan buruk bagi proses di Kulon Progo," jelasnya.

Kini, sejumlah warga penolak bandara masih bertahan di lokasi pembangunan bandara Kulon Progo. Choirul berharap warga yang masih bertahan diperlakukan secara layak dengan mengedepankan nilai kemanusiaan.

"Kemarin kita ngobrol dengan pihak gubernuran, memang sedang mencari jalan agar sampai titik terakhir ini (lokasi warga bertahan) tidak boleh digeser. Jadi ya kalau bangun runway ya bangunlah di titik nolnya dulu," ujarnya.

"Pengalaman tebang pohon, bikin lubang, matiin lampu, matiin air, mager itu sudah semangatnya bukan semangat kemanusiaan. Jadi itu tidak boleh lagi terjadi untuk yang 19 orang (bertahan di lokasi bandara)," tutupnya.


Diwawancara terpisah, kuasa hukum Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP.KP), Teguh Purnomo menjelaskan masih ada 19 kepala keluarga (KK) yang masih bertahan dan tinggal di masjid di dalam kawasan Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bandara Kulon Progo yang memang hingga kini masih berdiri.

Menurut Teguh, para warga itu tidak akan angkat kaki dan berupaya mempertahankan bangunan masjid yang mereka tempati. Teguh mengaku para warga masih bisa beraktivitas seperti biasa meski berada di dalam area proyek yang telah dikelilingi pagar pembatas dan tanpa fasilitas penunjang.

"Warga memang berlatar petani saat ini menggunakan tanah petani lain di luar pagar yang merelakan tanahnya untuk digarap, bisa untuk menyambung logistik perjuangan mereka," ungkapnya saat dihubungi detikcom, Selasa (14/8).

Tahap pembangunan fisik Bandara Kulon Progo sudah dimulai sejak Juli lalu setelah proses pengosongan lahan rampung 100 persen. Angkasa Pura menargetkan pada April 2019 Bandara Kulon Progo sudah bisa beroperasional.


Proses pembangunan bandara Kulon Progo kini juga mendapat protes dari warga yang tinggal di luar lahan proyek.

Warga Dusun Nglawang, Desa Jangkaran, Kecamatan Temon menggeruduk kantor Help Desk PT Angkasa Pura I pada Senin (9/7). Mereka memprotes pengerjaan proyek Bandara Kulon Progo yang disebut mengganggu aktivitas sehari-hari.

Salah satu dampak yang dirasakan adalah debu dari lahan di kawasan IPL bandara yang beterbangan ke rumah warga.

"Dari siang sampai sore debu beterbangan ke rumah, apalagi pas angin besar, debunya banyak sekali," kata Widiarso (43), warga yang rumahnya paling dekat dengan lahan pembangunan.

Menurutnya, debu tersebut sampai masuk ke dalam rumah. Selain waktunya tersita untuk bersih-bersih rumah tiap hari, dia juga khawatir kondisi itu akan menganggu kesehatan.

"Warga di ring 1 banyak anak kecil, kesehatan warga bagaimana ini," sebutnya.


Widiarso mengaku PT Pembangunan Perumahan yang menggarap land clearing lahan Bandara Kulon Progo berjanji akan menghentikan kegiatan sementara jika debu banyak yang beterbangan ke arah permukiman warga. Tapi janji itu tidak ditepati.

"Warga meminta ganti rugi Rp 2 juta tiap bulan, pertimbangannya ekonomi dan kesehatan warga yang terganggu. Tapi usulan itu hanya ditampung-tampung thok," ujarnya.

Warga lainnya Dwi Riauwati (29) mengaku dampak debu ini sangat dirasakan warga. Dari kulit menjadi gatal, hingga ada warga yang terkena penyakit asma dan radang tenggorokan. Selain itu juga muncul polusi suara.

"Suara bising hampir 24 jam," imbuh warga lainnya, Musrini.

Kepala Dusun Nglawang, Supandi mengaku dari permintaan warga uang ganti rugi Rp 2 juta per bulan, PT PP hanya memberi Rp 150 ribu per bulan. Warganya ada sekitar 200 kepala keluarga yang terdampak karena rumahnya dekat dengan lahan Bandara NYIA.


Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat diwawancara di Jakarta, Minggu (22/7) mengatakan pihaknya menjamin proses pengosongan lahan proyek Bandara Kulon Progo dilakukan secara baik. Dia mengatakan tak ada hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar.

"Saya pastikan nggak ada (HAM yang dilanggar), karena saya sudah lima sampai enam kali ke sana," kata Budi Karya, Pisa Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/7).

"Karena mereka yang bermasalah itu cuma satu, dua (orang), dan proses itu sangat sopan sekali," kata Budi.

Pihak pemerintah, kata Budi, sudah memberikan uang konsinyasi kepada sehingga masyarakat yang dibebaskan tanahnya bisa mengambil uangnya.

"Saya sudah menugaskan kepada Angkasa Pura I untuk secara intensif berdialog, artinya sekalipun proses legal itu berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan UU kami tetap menginginkan untuk tetap mengadakan dialog, sehingga tidak ada friksi-friksi yang terjadi di sana," tutur Budi.



Tonton juga video: 'Komnas HAM Dorong Jaksa Agung Tindak Lanjuti Kasus HAM Berat'

[Gambas:Video 20detik]

(sip/mbr)