DetikNews
Selasa 14 Agustus 2018, 11:40 WIB

Bacalegnya Dicoret, PPP DIY Terancam Kehilangan Wakil 1 Dapil

Usman Hadi - detikNews
Bacalegnya Dicoret, PPP DIY Terancam Kehilangan Wakil 1 Dapil Foto: Redaksi
Yogyakarta - PPP DIY melayangkan permohonan sengketa ke Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena seorang bacaleg perempuannya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU DIY. PPP berpotensi kehilangan wakil 1 dapil karena terganjal aturan kuota perempuan.

Ketua DPW PPP DIY, Amin Zakaria mengatakan, gugatannya ke Bawaslu DIY didasari keputusan KPI DIY mencoret Sulistyani Yudhawati, dari daftar bacaleg PPP. Alasannya adalah bacaleg tersebut tidak menyertakan surat keterangan sehat rohani.

Sulistyani semula sudah mengurus surat keterangan sehat untuk pencalonan bacaleg di DPRD DIY. Namun surat tersebut ditolak KPU DIY dengan alasan tidak spesifik menyebutkan surat keterangan sehat rohani, melainkan hanya dinyatan sehat.


Dia kemudian mengurus surat keterangan sehat rohani ke RS Bhayangkara Yogyakarta. Namun suratnya ditolak KPU DIY, karena penyerahannya sudah melewati batas waktu pendaftaran.

"(KPU DIY) perlu hati-hati dalam menyikapi hal-hal seperti itu. Tapi kan jelas sehat ya termasuk sehat rohani, makanya kami mengajukan gugatan ke Bawaslu DIY untuk mendapat kepastian hukum," kilah Amin kepada wartawan di Kantor Bawaslu DIY sebelum mediasi, Selasa (14/8/2018).

Karena satu bacalegnya dinyatakan TMS, kini hanya 16 bacaleg PPP DIY yang dinyatakan memenuhi syarat. Itupun dua bacaleg lainnya juga terancam gagal nyaleg karena dapil berada satu dapil dengan Sulistyani, sebab dengan pencoretan itu maka menjadi tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

"Sebenarnya yang memenuhi syarat 16 (bacaleg). Namun karena untuk memenuhi syarat undang-undang 30 persen (bacaleg) wanita maka bisa terdegradasi semuanya dalam dapil di Sleman Utara atau dapil 6 DIY," ungkapnya.

"Di dapil 6 (DIY) itu ada tiga bacaleg, satu perempuan yakni ibu Sulistyani. Ibu Sulistyani ini juga baru pertama kali nyaleg," lanjutnya.


Anggota Bawaslu DIY, Sri R Werdiningsih menuturkan, agenda mediasi antara PPP dengan KPU DIY berlangsung tertutup. Pihaknya berupaya menjembatani jalan tengah atas permohonan gugatan yang dilayangkan PPP.

"Kalau mediasi ini bisa tercapai kata sepakat maka kemudian akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak. Kalau mediasi gagal maka selanjutnya akan kami lanjutkan dengan proses pemeriksaan ajudikasi," tutupnya.
(mbr/mbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed