detikNews
Jumat 27 Juli 2018, 17:22 WIB

Kemenkumham Siapkan Napi Bersertifikat Bidang Jasa Konstruksi

Arbi Anugrah - detikNews
Kemenkumham Siapkan Napi Bersertifikat Bidang Jasa Konstruksi Foto: Humas Kemenkumham/detikcom
Cilacap - Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan kerjasama terkait infrastruktur di Pulau Nusakambangan.

MoU tersebut untuk meningkatkan kapasitas petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dibidang jasa konstruksi.

"Kesini untuk agenda MoU dalam kerjasama kita untuk membina para napi dalam hal konstruksi dan pertungkangan dan ada sebagian yang sudah dilatih. dan ada beberapa yang sudah mendapatkan sertifikat," kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly kepada wartawan saat konferensi pers di Dermaga Wijayapura, Cilacap, Jumat (27/7/2018).

Menurut dia, ini adalah program yang sudah sejak lama untuk membangun lapas-lapas industri dan produksi. Kegiatan ini juga untuk melatih para napi dan bekerjasama dengan pihak ketiga.

"Ini khusus napi- napi yang suatu saat akan keluar dan sudah mempunyai sertifikat keahlian dalam bidang konstruksi dan pertukangan," jelasnya.

Selain melatih para napi dalam hal konstruksi, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian PUPR akan meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana di Pulau Nusakambangan, diantaranya perbaikan jalan, pembangunan poliklinik, pembangunan rusun bagi petugas lapas.

"Kami juga meminta pak mentri untuk membangun rumah khusus dan rusun disini untuk staf staf dan petugas kita. Karena Nusakambangan ini adalah suatu daerah dengan lapas super maksimum, maksimum, minimum dan ada yang ada yang medium bahkan ada lapas terbuka untuk itu. Maka kita berharap petugas petugas kita bisa tinggal disana," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan membangun lapas Super Maksimum Security Karang Anyar.

"Kita juga sudah meninjau lapas super maksimum yang sedang dalam proses pembangunannya, kita harapkan ini bisa kita selesaikan akhir tahun. Minimal nanti saya dua bulan sekali akan datang melihat progresnya," ungkapnya.

Sementara menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan sebenarnya kerjasama yang dilakukan untuk melatih warga binaan khususnya yang sudah menjalani dua per tiga masa hukuman.

"Sehingga nanti saat keluar sudah punya keahlian khususnya untuk keahlian jasa konstruksi dan bersertifikat," jelasnya.

Dia juga menjelaskan jika pihaknya akan membantu Kemenkumham dalam pengadaan rusun dan rumah khusus bagi para petugas lapas di Nusakambangan.

"Kita sedang membangun dua rusun satu untuk petugas bujangan 42 unit dan untuk yang berkeluarga 92 KK tipe 36. Pejabat struktural juga kita buatkan rumah khusus ada 28 unit," ujarnya.


Foto istimewa Humas Kemenkumham saat meninjau lokasi pembangunan Rusun di Pulau Nusakambangan
(arb/bgk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com