Bisa Pengaruhi 40 Juta Jiwa, Mensos: Pendamping PKH Harus Netral

Sleman - Berdasarkan data Kemensos, jumlah warga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat sekitar 10 juta keluarga atau sekitar 40 juta jiwa. Mensos, Idrus Marham, menegaskan para pendamping PKH harus netral dari politik saat melakukan pendampingan.

Berdasarkan data Kemensos, jumlah warga penerima manfaat PKH saat ini tercatat sekitar 10 juta keluarga atau sekitar 40 juta jiwa. Setiap pendamping PKH mendampingi beberapa keluarga penerima manfaat yang jumlahnya berbeda-beda di masing-masing daerah.

"Ada yang mendampingi 200 keluarga tiap daerah, berbeda-beda sesuai kondisi masing-masing daerah," tandas Idrus, seusai acara Bimbingan Pemantapan SDM Pelaksana PKH Tahun 2018 di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Jalan Laksda Adisucipto, Sleman, Selasa (29/5/2018).

Idrus Marham, lebih lanjut mengancam akan menjatuhkan sanksi bagi para pendamping PKH di daerah yang terbukti bermain politik praktis. Hal itu untuk menangkal petugas membawa kepentingan politik saat melakukan pendampingan di masyarakat.

"Apabila ada di antara mereka (pendamping PKH) ada yang terlibat politik praktis saat Pilkada, maka tentu akan kita berikan SP (surat peringatan) 1, SP 2 dan berikutnya," tandas Idrus.

Baca juga: Program PKH Ditargetkan Turunkan Angka Kemiskinan Jadi 9 Persen

Kementerian Sosial, kata dia, memiliki kewenangan memberi sanksi bagi pendamping PKH, karena mereka telah menandatangani pakta integritas dari Kementerian Sosial. Pendamping PKH harus sesuai tugas dan kewajibannya termasuk netral saat bekerja di tahun politik ini.

"Yang membuat SK bukan Pemda, bukan bupati bukan gubernur. Yang membuat SK Kementerian Sosial," jelasnya.

Dia mengaku telah menerima laporan adanya oknum pendamping PKH yang diduga bermain politik praktis ketika bekerja di lapangan. Namun saat ditelusuri lebih jauh, laporan tersebut tidak terbukti.

"Sudah ada temuan, tapi belum terbukti," lanjut Idrus.
(mbr/mbr)