DetikNews
Selasa 15 Mei 2018, 17:46 WIB

Ini Mekanisme Penggantian Calon Kepala Daerah yang Meninggal

Bagus Kurniawan, Eko Susanto - detikNews
Ini Mekanisme Penggantian Calon Kepala Daerah yang Meninggal Foto: Eko Susanto/detikcom
Salatiga - Partai politik memiliki waktu selama 7 hari untuk mengganti calon Bupati Tegal. Hal ini jika partai penggusung akan mengikuti kelanjutan tahapan pilkada sepeninggal Cabup Tegal Enthus Susmono.

"Partai punyai waktu selama 7 hari untuk mengajukan. Ini berlaku mulai hari ini sampai Senin yang akan datang. Dalam waktu ini harus sudah mendaftarkan, kalau belum didaftarkan ke KPU berarti gugur," kata Ketua KPU Jateng Joko Purnomo saat dimintai tanggapan atas meninggalnya calon Bupati Tegal Enthus Susmono di sela-sela Seminar Nasional Pemilu (Demokrasi) Bermartabat di Kampus UKSW Salatiga, Selasa (15/5/2018).

Untuk calon kepala daerah yang meninggal dunia, kata Joko, sesuai dengan UU No 10 tahun 2016 dan secara teknis diatur dalam PKPU No 3 Tahun 2017 pasal 54. Selanjutnya disebutkan ketika salah satu berhalangan tetap dalam arti meninggal dunia sebelum 30 hari menjelang pemungutan, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengganti.

"Kalau tidak diganti maka keikutsertaannya gugur, tapi kalau meninggalnya tinggal 29 hari menjelang pemungutan itu malah bisa terus," ujarnya.

Atas kasus Cabup Enthus Susmono lanjut dia, harus diganti, kalau tidak diganti Calon Wakil Bupati gugur dan tidak bisa melanjutkan sampai pemungutan suara.

"Yang diganti calon bupatinya. Kami sudah kirim salah satu komisionernya ke Tegal untuk koordinasi dengan KPU Kabupaten Tegal dan parpol sudah kita komunikasikan kalau memang mau melanjutkan harus diganti," tuturnya.

Selain itu, jika mau mengganti, parpol untuk segera koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"DPP harus tetap mengeluarkan surat keputusan baru terkait dengan menunjuk siapa mau dicalonkan. Harus ada rekomendasi baru," kata mantan Ketua KPU Wonogiri itu.

Setelah persyaratan didaftarkan, kata Joko, KPU memiliki waktu selama 3 hari untuk melakukan pemeriksaan berkas. Sedangkan pemeriksaan kesehatan waktunya tidak sama dengan proses pemeriksaan kesehatan yang pertama. Termasuk pula, KPU diminta mengecek surat suara.

"Kalau surat suara sudah dicetak, kemudian ada penggantian ya dihentikan. Toh nanti kontraknya bisa diadendum. Misalnya butuh 1 juta, sudah tercetak 500 ribu, yang 500 ribu disetop dulu. Ya bagaimanapun ini darurat bisa langsung diadendum bahwa kemudian tambah biaya bisa saja nggak masalah, kan ada hitung-hitungannya per lembarnya berapa," kata Joko.


(/bgs)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed