Kata Menag Berpolitik Seperti Ini Boleh Dilakukan di Masjid

Kudus - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menggarisbawahi berpolitk di rumah ibadah yang dilarang adalah berpolitik praktis. Harus dibedakan antara politik praktis dengan politik substansif.

"Terkait politisiasi di masjid, yakni harus dipahami betul apa yang dimaksud dengan larangan tidak berpolitik di rumah ibadah. Apa yang dimaksud tidak berpolitik itu? Tentu yang dimaksud adalah politik praktis, pragmatis. Itu yang dilarang," kata Lukman dalam kunjungannya ke Kudus, Sabtu (5/5/2018).

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tak Setuju Larangan Bicara Politik di Masjid

Menurutnya, undang-undang telah menegaskan rumah ibadah tidak boleh digunakan tempat berpolitik praktis. Namun jika politik itu dalam pengertian yang substantif, lanjutnya, wajib diperjuangkan di manapun tempatnya.

"Jadi kalau politik substansif misalnya menegakkan, memenuhi hak dasar setiap manusia, mencegah kemunkaran. Itu adalah politik substantif. Yang semua kita wajib memperjuangkan. Di manapun kita berada," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko Anggap Pengajian Disisipi Politik Praktis Kurang Tepat

Karenanya dia mengajak seluruh masyarakat, khususnya elite politik, harus jelas ketika mengatakan berpolitik di rumah ibadah itu suatu kewajiban, itu apa maksudnya.

"Jadi harus ditegaskan. Politik praktis pragmatis (yang dilarang). Jika dilakukan di rumah ibadah, artinya membelah umat. Akan menyebabkan umat beda pandangan. Karena beda aspirasi. Politik praktis beda-beda. Bahkan dalam rumah ibadah sekalipun," pungkasnya. (mbr/mbr)