DetikNews
Senin 16 April 2018, 13:08 WIB

Ini Saran Pukat UGM Kepada KPK dalam Kasus Bank Century

Usman Hadi - detikNews
Ini Saran Pukat UGM Kepada KPK dalam Kasus Bank Century Pukat UGM (Foto: Usman Hadi/detikcom)
Yogyakarta - Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM memiliki sejumlah saran kepada KPK dalam menangani kasus Bank Century. Terlebih, hingga kini KPK belum juga menuntaskan kasus korupsi tersebut.

Salah satu saran Pukat yakni meminta KPK belajar dari kasus korupsi e-KTP Setya Novanto. Kala itu, Novanto sempat lolos dari status tersangka lewat proses praperadilan karena KPK tak memiliki alat bukti yang cukup.

"Alat bukti yang digunakan untuk terdakwa lain tidak serta merta bisa digunakan untuk calon tersangka yang lain. (Penyelidikan) harus dimulai dari awal," kata peniliti PUKAT FH UGM, Zaenur Rohman kepada wartawan di Kantor PUKAT FH UGM, Senin (16/4/2018).

Sebagaimana diketahui, dalam dakwaan Budi Mulya terdapat sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus korupsi Bank Century. Mereka adalah Boediono (mantan Gubernur Bank Indonesia), Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk.


Karena kasus tersebut lama mengendap, disarankan KPK melakukan penyelidikan dari awal terhadap nama yang diduga terlibat tersebut. Sementara dakwaan Budi Mulya yang disusun KPK bisa dijadikan bukti petunjuk.

"Dimulai dari dengan menetapkan proses penyelidikan dan sepertinya ini sedang berlangsung. Kemudian proses penyidikan, pemberkasannya juga harus dimulai dari awal," paparnya.

Pukat juga meminta KPK tidak menunda-nunda proses hukum yang sedang ditanganinya. Dengan demikian, nama-nama yang disebut dalam dakwaan salah satu tersangka mendapat kejelasan hukum. Bisa juga KPK menyebut nama-nama yang diduga melakukan korupsi ketika sudah terdapat bukti permulaan cukup sehingga segera bisa diproses hukum.

"Penyebutan nama-nama di dalam dakwaan Budi Mulya ini mungkin juga ada kesamaan dengan penyebutan di dalam kasus korupsi e-KTP. Enak sekali KPK hanya menyebut nama-nama tersebut tanpa melanjutkan ke proses penuntutan," tambahnya.


Zaenur juga mendesak KPK memperjelas status nama-nama dalam dakwaan yang disusun. Bukan justru sejumlah nama tersebut dibiarkan mengambang tanpa ada kejelasan seperti dalam kasus korupsi Bank Century.

"Oleh karena itu, sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi KPK agar tidak berlama-lama dalam menangani satu perkara," tutupnya.
(mbr/mbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed