Pembangunan Resort di Pantai Gunungkidul Ancam Karst dan Air

Gunungkidul - Pembangunan resort banyak dijumpai di sejumlah pantai di Gunungkidul. Pembangunan resort secara besar-besaran ini dikecam sejumlah pihak. Sebab, selain mengancam kawasan lindung karst, pembangunan resort juga mengganggu sirkulasi air.

Kuasa Hukum Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu (KMPPS), Adnan Pambudi mengatakan, salah satu kawasan lindung yang karstnya terancam ada di Pantai Seruni. Bahkan di pantai ini kerusakannya sudah terlihat akibat kegiatan pembangunan resort.

"Yang kita khawatirkan ke depan, ketika di sana (Pantai Seruni Gunungkidul) dibangun resort atau hotel yang relatif cukup tinggi, otomatis akan membutuhkan pondasi yang cukup dalam," kata Adnan saat dihubungi wartawan, Kamis (15/2/2018).

Baca juga: Pasca Diterjang Banjir, Gunungkidul akan Bangun 3 Jembatan Gantung

"Itu (pembangunan resort) juga pasti akan merusak karst yang ada di sana. Ini yang kita khawatirkan, ini juga akan mengganggu sirkulasi air tanah yang ada di Gunungkidul dan yang lain sebagainya," lanjutnya.

Padahal, kata Adnan, bukit yang berada di sekitar Pantai Seruni masuk Kawasan Benteng Alam Karst (KBAK) Gunungsewu. Kawasan Geopark Gunungsewu sendiri menurut ketentuan masuk kawasan lindung yang wajib dilindungi dan dilestarikan.

"Kita dulu sudah pernah meminta ya, meminta dalam arti khususnya pembangunan yang ada di Pantai Seruni (dihentikan). Tetapi itu tadi, jawabanhya Kabupaten Gunungkidul itu IMB dan perizinannya baru diproses (baru diurus investor)," sebutnya.

Baca juga: Badan Geologi Teliti Fenomena Lubang Misterius di Gunungkidul

Karena pembangunan resort di Pantai Seruni belum mengantongi izin, pemkab sudah meminta pembangunan resort dihentikan sementara. Namun menurut Adnan, kenyataan di lapangan berbeda di mana aktifitas pembangunan resort masih terus berjalan.

Selain persoalan kerusakan lingkungan, persoalan lainnya yang muncul dari massifnya pembangunan resort yakni upaya privatisasi obyek wisata pantai di Gunungkidul. Upaya inilah yang terlihat seperti di Pantai Seruni dan Pantai Watu Kodok.

Adnan menjelaskan, untuk mengatasi persoalan ini pemkab harus segera turun tangan. Kalau tidak, dikhawatirkan warga lokal Gunungkidul justru tersingkirkan. Sementara yang menikmati sektor pariwisata hanya segelintir orang dari kalangan pemodal.

"Itu (regulasi batas kepemilikan lahan) yang terus kita dorong kepada Pemkab Gunungkidul, harus sesegera mungkin. Karena kan cukup memprihatinkan kalau misalnya pemerintah tidak mengambil posisi untuk membatasi," ucap Adnan.

Menanggapi persoalan ini, Sekda Gunungkidul, Drajat Ruswandono menerangkan, sampai saat ini pihaknya masih terus mengawasi perkembangan di sejumlah lokasi wisata. Pihaknya mengaku tidak akan diam bila menjumpai upaya privatisasi obyek wisata.

"Kalau sifatnya masih publik (obyek wisata) ya kita tidak mungkin membiarkan kawasan tersebut menjadi privat. Kita coba memetakan nanti masalahnya seperti apa, termasuk mencari solusi pembanguan resort di Pantai Seruni," tutupnya. (bgs/bgs)