Pemkot Yogya Ancam Cabut Izin Penyelenggara Parkir yang Nuthuk

Yogyakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengancam akan mencabut izin penyelenggara parkir yang menetapkan tarif nuthuk di Kota Yogyakarta. Mereka juga terancam tidak diberikan izin lagi serta masuk daftar hitam alias black list.

"Kalau masih dilakukan pelanggaran di tempat itu pasti suratnya akan kita cabut dan kita tidak serahkan surat tugas kepada mereka," kata Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi saat dihubungi detikcom, Selasa (26/12/2017).

"Kalau semisal (tarif parkir nuthuk) berulang-ulang dan pelakunya sama ya sudah diblaclist," lanjutnya.

Heroe menerangkan, di Kota Yogya ada tiga jenis parkir. Pertama tempat parkir yang diselenggarakan pemkot, kedua tempat parkir yang diselenggarakan masyarakat atas izin pemkot, ketiga tempat parkir insidental diizinkan camat.

Baca juga: Nyatanya, Masih Ada Tarif Parkir Nuthuk di Alun-alun Yogya Hari Ini

Baca juga: Ramai-ramai Protes Tarif Parkir Nuthuk di Alun-alun Utara Yogya

Dia memastikan tiga penyelenggara parkir ini mamatok tarif parkir normal. Bila ditemukan pelanggaran seperti mematok tarif parkir nuthuk, pihaknya akan menindak tegas.

"Kami juga meminta (dishub) segera berkoordinasi dengan Satpol PP untuk segera ditindak. Jadi tidak ada toleransi lagi untuk hal-hal yang seperti itu," ungkapnya.

Perilaku tarif parkir nuthuk, lanjut Heroe, bisa merusak citra Yogya sebagai salah satu destinasi wisata. Tidak hanya masyarakat yang dirugikan, tetapi penyelenggara parkir lainnya juga tercoreng.

"Ini merugikan seluruh parkir yang ada di Kota Yogyakarta. Artinya mereka tidak lagi memiliki komitmen untuk membangun Yogyakarta yang ramah," paparnya.

Baca juga: Beredar Foto Karcis Parkir di Alun-alun Yogya yang Tarifnya Nuthuk

Baca juga: Begini Kata Komunitas Alun-alun Utara Yogya Soal Tarif Parkir Nuthuk

Sementara terkait kasus tarif parkir nuthuk di Alun-alun Utara, lanjut Heroe, dipastikan penyelenggara parkirnya ilegal. Sebab kawasan tersebut adalah salah satu kawasan yang tidak boleh dijadikan tempat parkir.

"Yang terjadi ini (di Alun-alun Utara) kayaknya mereka yang tidak mendapatkan surat tugas (parkir). Jadi mereka masuk kategori yang liar," pungkas dia. (sip/sip)