Jumat 15 Desember 2017, 16:45 WIB
Aksi Protes Klaim Yerusalem oleh Donald Trump di Jepara
Aksi protes Doland Trump di Jepara. Foto: Wikha Setiawan/detikcom
Jepara -
Massa yang tergabung dalam Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) Jepara menggelar aksi solidaritas untuk warga Palestina. Mereka mengutuk keputusan sepihak Presiden Amerika Donald Trump terhadap pengakuan Yerusalem sebagak Ibu Kota Israel.
Aksi dilakukan di depan Kantor Bupati Jepara, Jumat (15/12/2017). Mereka membentangkan bendera Palestina dan sejumlah spanduk. Selain itu, mereka juga berorasi mengutuk dan menolak keputusan Amerika tersebut.
Salah satu spanduk bertuliskan 'Indonesia Membela Masjid Al Aqso'.
Di sela orasi, dilakukan pembacaan ayat suci Al Quran dilanjutkan doa bersama. Selain itu, massa juga menggalang dana untuk solidaritas warga Palestina.
"Keputusan Amerika merupakan bentuk kedzaliman bagi warga Palestina dan umat Islam di seluruh dunia," ujar Ketua KNRP Japara, Erik Kurniawan ST usai berorasi, Jumat (15/12/2017).
Lewat aksi kali ini, mereka mendesak Donald Trump untuk segera mencabut keputusannya tersebut. Selain itu, OKI diminta melakukan upaya politik dan diplomatik yang tegas atas persoalan tersebut.
"Kami juga meminta pemerintah Indonesia menekan supaya Amerika mencabut keputusan sepihak tersebut," pungkasnya.
(sip/sip)
Aksi dilakukan di depan Kantor Bupati Jepara, Jumat (15/12/2017). Mereka membentangkan bendera Palestina dan sejumlah spanduk. Selain itu, mereka juga berorasi mengutuk dan menolak keputusan Amerika tersebut.
Salah satu spanduk bertuliskan 'Indonesia Membela Masjid Al Aqso'.
Di sela orasi, dilakukan pembacaan ayat suci Al Quran dilanjutkan doa bersama. Selain itu, massa juga menggalang dana untuk solidaritas warga Palestina.
"Keputusan Amerika merupakan bentuk kedzaliman bagi warga Palestina dan umat Islam di seluruh dunia," ujar Ketua KNRP Japara, Erik Kurniawan ST usai berorasi, Jumat (15/12/2017).
Lewat aksi kali ini, mereka mendesak Donald Trump untuk segera mencabut keputusannya tersebut. Selain itu, OKI diminta melakukan upaya politik dan diplomatik yang tegas atas persoalan tersebut.
"Kami juga meminta pemerintah Indonesia menekan supaya Amerika mencabut keputusan sepihak tersebut," pungkasnya.
(sip/sip)
