Kamis 14 September 2017, 11:45 WIB
Tolak Putusan MA, Sopir Taksi Argo di Yogya Gelar Aksi Teatrikal
Aksi teatrikal sopir taksi argo di Yogyakarta. Foto: Edzan Raharjo
Yogyakarta -
Para pengemudi taksi argo kembali turun ke jalan. Ratusan pengemudi taksi argo yang tergabung didalam komunitas pengemudi taksi argometer Yogyakarta (Kopetayo) menggelar aksi tolak putusan MA di jalan Malioboro hingga kantor Gubernur DIY siang ini.
Disepanjang jalan Malioboro mereka membentangkan spanduk bertuliskan, 'Petisi tinjau ulang putusan MA no 37 tahun 2017,' mendukung Menteri Perhubungan menolak putusan MA dan mengajukan PK, mendukung Gubernur DIY melalui UU otonomi daerah, menerbutkan SK berdasarkan Pergub no 32 tahun 2017, putusan MA no 37 tahun 2017 menciderai iklim demokrasi, mendukung neo kapitalis dan menghianati Pancasila, UUD 45.
"Kita mendukung Menteri Perhubugan dan Gubernur DIY untuk mengajukan PK fatas putusan MA yang mencabut peraturan menteri sebanyak 14 pasal," kata ketua Kopetayo Rudi Kamtono di jalan Malioboro Yogyakarta, Kamis (14/9/2017).
Di sepanjang jalan Malioboro mereka juga melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan keberadaan taksi plat kuning semakin terpojokan dengan aturan-aturan. Sementara taksi online semakin leluasa karena tanpa aturan.
"Kita nggak menolak taksi aplikasi tetapi harus pakai aturan. Dicabutnya 14 pasal itu jadinya mereka mau aturanya sendiri nggak mau diatur negara," lanjut Rudi.
Aksi kemudian dilakukan di depan kantor Gubernur DIY di Jalan Malioboro. Mereka berorasi menyampaikan aspirasinya. Sejumlah perwakilan masuk untuk menemui pejabat Pemda DIY.
(sip/sip)
Disepanjang jalan Malioboro mereka membentangkan spanduk bertuliskan, 'Petisi tinjau ulang putusan MA no 37 tahun 2017,' mendukung Menteri Perhubungan menolak putusan MA dan mengajukan PK, mendukung Gubernur DIY melalui UU otonomi daerah, menerbutkan SK berdasarkan Pergub no 32 tahun 2017, putusan MA no 37 tahun 2017 menciderai iklim demokrasi, mendukung neo kapitalis dan menghianati Pancasila, UUD 45.
"Kita mendukung Menteri Perhubugan dan Gubernur DIY untuk mengajukan PK fatas putusan MA yang mencabut peraturan menteri sebanyak 14 pasal," kata ketua Kopetayo Rudi Kamtono di jalan Malioboro Yogyakarta, Kamis (14/9/2017).
"Kita nggak menolak taksi aplikasi tetapi harus pakai aturan. Dicabutnya 14 pasal itu jadinya mereka mau aturanya sendiri nggak mau diatur negara," lanjut Rudi.
Aksi kemudian dilakukan di depan kantor Gubernur DIY di Jalan Malioboro. Mereka berorasi menyampaikan aspirasinya. Sejumlah perwakilan masuk untuk menemui pejabat Pemda DIY.
(sip/sip)
