DetikNews
Senin 24 Juli 2017, 21:37 WIB

PLTPB di Gunung Slamet Tidak akan Babat Habis Hutan Lindung

Arbi Anugrah - detikNews
PLTPB di Gunung Slamet Tidak akan Babat Habis Hutan Lindung Foto: Arbi Anugrah/detikcom
Banyumas -
PT Sejahtera Alam Energy (PT SAE) tetap akan melakukan eksplorasi
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di lereng selatan Gunung Slamet. PT SAE juga tidak akan membabat habis kawasan hutan lindung Gunung Slamet yang berada di wilayah kerjanya.

Direktur PT SAE, Bergas Rohadi mengatakan pihaknya tidak akan membabat habis hutan lindung yang ada di lereng selatan Gunung Slamet. Pihaknya bekerja sesuai instruksi pemerintah dan mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diturunkan melalui ijin yang ada.

"Wilayah kerja pertambangan PT SAE luasnya 24.800 meter persegi. Apakah 24.800 akan di potong semua hutannya dan jawabannya tidak," kata Bergas di Fakultas Pertanian Unsoed Purwokerto, Senin (24/7/201).

Dia mengatakan yang dimintakan ijin melaui Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup adalah 665 hektar.

"Untuk ijin UKL-UPL itu menjadi satu acuan kita dalam meminta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau ijin kehutanan. Oleh Kementrian Kehutanana ijin yang diberikan kepada kami adalah 448 hektar, jadi yang 665 tidak berlaku," katanya.

Dia melanjutkan apakah semua hutan tersebut akan dipotong semua untuk eksplorasi. Dia memastikan tidak akan memotong habis hutan tersebut.

"Yang akan digunakan untuk eksplorasi adalah 3 lokal pertama yakni sekitar 45 hektar," katanya.

Terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan lanjut dia, PT SAE yakin jika ijin yang diberikan pemerintah sudah mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Pihaknya hanya menggunakan 10 persen dari ijin pertambangan yang diberikan.

"45 hektar wilayah yang kami mintakan itu, sampai dengan pengembangan panas bumi ini sampai selesai dilakukan yaitu 225 megawatt," jelasnya.

Menurut dia, dengan luasan lahan 448 hektare tersebut tidak akan mungkin dibuka semua atau dibabat habis hutan lindungnya. Lahan tersebut baru akan dibuka sambil menunggu hasil eksplorasi dan kewajiban pengembang panas bumi dalam menggunakan IPPKH dalam tahap eksplorasi pengembangan. Pengembang harus mengganti lahan hutan sebesar 2 kali lipat dari hutan yang dipotong.

"Jadi PT SAE harus menghutankan kembali sebesar 900 hektar kalau 448 hektar mau dipakai. Ngapain kita buka gede-gede. Kalau ada lahan eksplorasi kita yang tidak terpakai, ada kewajiban kita untuk mereboisasi. Begitu peraturan yang diamanatkan pemerintah dan harus dijalankan oleh PT SAE," ujarnya.

Terkait aksi demo penolakan PLTPB di lereng Gunung Slamet yang menyebabkan keruhnya air di Sungai Krukut, Cilongok, dia menambahkan PT SAE telah menghentikan pembangunan selama tiga bulan dan melakukan penyaluran air bersih kepada warga terdampak. Selain itu juga membangun pipa air bersih sepanjang 7 kilometer dan memperbaiki metode konstruksi serta penanganannya untuk menghindari bencana yang ada.

"Sejak air keruh terjadi 9 Januari kita hentikan pengerjaan. Sebelum Bupati menghentikan, kita sudah hentikan," katanya.

Dia mengatakan pihaknya langsung membuka posko pengaduan, pekerjaan berhenti selama 3 bulan. Pihaknya juga terus memperbaiki, berupaya agar air yang mengalir di sungai Krukut kembali jernih.

"Semua kami pantau, sampai hari ini terus kami pantau di 3 titik secara periodik bagaimana kondisi Sungai Krukut setiap hari, mulai pagi dan sore sebagai parameter kita," jelasnya.
(arb/bgs)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed