DetikNews
Selasa 18 Juli 2017, 07:26 WIB

Mendengar Suara Dukungan UGM untuk KPK

Sukma Indah Permana - detikNews
Mendengar Suara Dukungan UGM untuk KPK Aksi 1.000 Dosen UGM Tolak Pansus KPK. (Foto: Sukma Indah Permana/detikcom)
Yogyakarta - Universitas Gadjah Mada (UGM) belakangan menyuarakan lantang dukungannya kepada KPK. Mereka menolak pansus angket KPK dan menyebutnya cacat materiil dan cacat formil prosedural.

"Kalau dicari secara material dan substansial itu nggak pas semua. Kalau dikenakan kepada KPK (lembaga negara independen), ditambah secara prosedural, pengesahan hak angket itu tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam UU. Jadilah cacat formal dan prosedural," ujar Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Maria Sri Wulani Sumardjono.

Hal ini disampaikan Maria dalam acara Deklarasi Dukungan 1.000 Dosen UGM untuk KPK di Balairung UGM, Sleman, Senin (17/7).

Sehingga menurut para dosen UGM tersebut, segala keriuhan di DPR tentang KPK saat ini dinilai untuk menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Dalam jumpa pers sebelumnya pada Senin (10/7), Dekan Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto, menyoroti langkah Pansus Hak Angket KPK yang mendatangi narapidana korupsi di Sukamiskin. Menurutnya, sikap tersebut menjadi simbol dukungan pansus hak angket KPK terhadap koruptor.

"Mereka (Pansus Angket KPK) menemui yang sudah terpidana tindak kriminal korupsi. Tindakan ini jadi simbol bagaimana mereka mendukung para pelaku tindakan korupsi," tuturnya.

Baca Juga: Runcing Konflik Alumni UI 'Ber-BH' Vs 'Tanpa BH'

Segala fakta dan hasil kajian di atas kemudian melahirkan gerakan 1.000 Dosen Tolak Pansus KPK.

Gerakan ini menuntut dua hal; yang pertama, mendesak DPR menghentikan hak angket KPK karena bertentangan dengan konstitusi dan Undang-undang. Kedua, UGM juga mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memprioritaskan peradilan terhadap judicial review atas pasal tentang hak angket.

Hingga Senin (17/7) jumlah dosen yang mendukung KPK sudah mencapai 1.027 orang. Penggalangan dukungan akan terus berlangsung hingga Rabu 19 Juli 2017 pukul 12.00 WIB melalui website www.ugm-berintegritas.com.

Tak hanya para dosen, penggalangan dukungan ini terbuka bagi mahasiswa, alumni dan juga tenaga pendidikan UGM. Semua dukungan ini rencananya akan disampaikan langsung ke KPK dan Presiden Joko Widodo.

Rektor UGM, Panut Mulyono, menambahkan bahwa UGM mendukung gerakan antikorupsi sebagai bentuk gerakan UGM Berintegritas. Dia berharap semua institusi baik legislatif maupun eksekutif juga meningkatkan integritasnya.

"Supaya ke depan negara makin tertata," kata Panut.
(sip/mbr)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed