Jumat 02 Juni 2017, 00:01 WIB
Anggota DPD Asal DIY Tak Mau Terima Dana Reses
Para anggota DPD RI asal DIY. Foto: Edzan Raharjo
Yogyakarta - Kisruh di DPD RI berbuntut panjang. Upaya hukum untuk menggugat kepemimpinan yang ilegal saat ini masih berlangsung di PTUN.
Akibat kisruh ini, berdampak pada tidak cairnya dana reses bagi yang menolak pimpinan baru. Anggota DPD asal DIY mengaku tidak menerima dana reses, tapi tetap menjalankan kegiatan reses dengan uang sendiri.
DPD asal DIY, GKR Hemas mengatakan bahwa lebih dari separuh anggota tidak mau menerima dana reses. Karena di balik tandatangan penerimaan dana reses ada surat pernyataan dukungan terhadap pimpinan baru.
"Walupun dana reses tidak sampai pada kami, kami tetap jalankan reses, karena kami harus tetap bekerja. Dan kami laporkan hasil reses ini, walaupun dengan uang sendiri," kata GKR Hemas pada pertemuan dengan media di gedung DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, Jumat (2/6/2017).
Anggota DPD DIY Afnan Hadikusumo mengatakan kepemimpinan DPD RI saat ini adalah ilegal sehingga produknya juga ilegal. Maka pengeluaran anggaranya juga ilegal. Anggaran yang digunakan tidak sah.
"Karena ilegal maka kami tidak mau menerima dana reses. Kalau ini ilegal, kami yang tidak terima ini aman. Tapi tidak apa, cuma Rp 150 juta itu kecil untuk sebuah integritas," kata Afnan Hadikusumo.
Menurut Afnan, DPD RI saat ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan karena kewenangan anggaran tidak diberikan. Karena tidak punya kewenangan anggaran maka pengawasannya mlempem.
DPD RI sebenarnya tinggal punya satu yaitu integritas. Jika integritas ini dirusak pimpiman baru maka DPD tinggal kerangka tanpa jiwa.
"Kayak jelangkung jalan. Jiwanya itu integritas," kata Afnan.
(sip/sip)
Akibat kisruh ini, berdampak pada tidak cairnya dana reses bagi yang menolak pimpinan baru. Anggota DPD asal DIY mengaku tidak menerima dana reses, tapi tetap menjalankan kegiatan reses dengan uang sendiri.
DPD asal DIY, GKR Hemas mengatakan bahwa lebih dari separuh anggota tidak mau menerima dana reses. Karena di balik tandatangan penerimaan dana reses ada surat pernyataan dukungan terhadap pimpinan baru.
"Walupun dana reses tidak sampai pada kami, kami tetap jalankan reses, karena kami harus tetap bekerja. Dan kami laporkan hasil reses ini, walaupun dengan uang sendiri," kata GKR Hemas pada pertemuan dengan media di gedung DPD RI DIY, Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, Jumat (2/6/2017).
Anggota DPD DIY Afnan Hadikusumo mengatakan kepemimpinan DPD RI saat ini adalah ilegal sehingga produknya juga ilegal. Maka pengeluaran anggaranya juga ilegal. Anggaran yang digunakan tidak sah.
"Karena ilegal maka kami tidak mau menerima dana reses. Kalau ini ilegal, kami yang tidak terima ini aman. Tapi tidak apa, cuma Rp 150 juta itu kecil untuk sebuah integritas," kata Afnan Hadikusumo.
Menurut Afnan, DPD RI saat ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan karena kewenangan anggaran tidak diberikan. Karena tidak punya kewenangan anggaran maka pengawasannya mlempem.
DPD RI sebenarnya tinggal punya satu yaitu integritas. Jika integritas ini dirusak pimpiman baru maka DPD tinggal kerangka tanpa jiwa.
"Kayak jelangkung jalan. Jiwanya itu integritas," kata Afnan.
(sip/sip)
