BPN Kabupaten Bandung Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi

Nada Zeitalini - detikNews
Selasa, 15 Feb 2022 13:56 WIB
Pemkab Bandung
Foto: Dok. Pemkab Bandung
Jakarta -

Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kabupaten Bandung mencanangkan zona integritas. Hal itu merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bupati Bandung Dadang Supriatna pun memberikan apresiasinya dalam pembukaan pencanangan zona integritas di Kantah Kabupaten Bandung pada (14/2) kemarin. Ia menilai, hal itu menjadi upaya penting mencerminkan tekad dan komitmen dalam menjadikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung zona yang berintegritas, sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

"Pencanangan ini adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan," ujar Dadang dalam keterangan tertulis, Selasa (15/2/2022).

Dadang kemudian memaparkan, terdapat beberapa tahapan dalam membangun zona integritas. Mulai dari pencanangan zona integritas hingga menyiapkan rencana aksi yang konkret sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Nomor 52 tahun 2014.

"Setelah ada pernyataan dari pemerintah bahwa perangkat daerahnya siap menyandang predikat zona integritas, perangkat daerah yang ditetapkan sebagai unit kerja zona integritas harus menyiapkan program kerja sesuai dengan peraturan Menteri PAN RB, tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," tuturnya.

Dengan adanya pencanangan tersebut, ia berharap seluruh perangkat daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki akuntabilitas dan kualitas kinerja yang semakin baik. Sehingga pelayanan terhadap publik pun semakin optimal.

"Semuanya harus mendukung dan bersinergi dalam mewujudkan pembangunan zona integritas, menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk masyarakat Kabupaten Bandung," harapnya.

Pada kesempatan itu, ia juga mengapresiasi Kantah Kabupaten Bandung karena telah menerbitkan sebanyak 213 sertifikat dari November 2021 - Februari 2022.

"Kurang lebih ada sekitar 400 ribu bidang tanah lagi yang harus didorong penyelesaian administrasinya. Kami mengimbau kepada aparat kewilayahan desa hingga daerah untuk menyukseskan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jangan sampai masyarakat dipersulit," tegas Dadang Supriatna.

(akn/ega)