Kota Bandung

Dugaan Korupsi Dana Hibah Kadin Jabar Rp 1,7 M, Pelapor Dicecar Soal NPHD

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Senin, 14 Feb 2022 22:30 WIB
Sidang lanjutan kasus dugaan dana hibah Kadin Jabar
Sidang lanjutan kasus dugaan dana hibah Kadin Jabar (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikcom)
Bandung -

Kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Barat senilai Rp 1,7 miliar kepada Kadin Jabar yang dikelola Tatan Pria Sudjana bergulir di pengadilan. Pelapor kasus itupun dihadirkan dan dicecar beragam pertanyaan.

Pelapor yakni Dony Mulyana mantan pengurus Kadin Jabar. Dia yang sempat menjadi Wakil Ketua Bidang Lingkungan dan CSR itu dihadirkan sebagai saksi dalam lanjutan sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/2/2022).

Saksi Dony dicecar berbagai pertanyaan baik oleh Jaksa penuntut umum Kejari Bandung, majelis hakim hingga kuasa hukum Tatan. Saat dicecar pengacara Tatan, Dony tak banyak mengetahui detail perkara itu bahkan dasar pelaporan pun bersumber dari pihak lain.

Hal itu setidaknya terungkap saat Rizki Rizgantara kuasa hukum Tatan yang mengurai berita acara pemeriksaan (BAP). Isi BAP seputaran alasan Dony melaporkan perkara itu ke Kejaksaan.

"Maksud saksi dan tujuan mengapa jadi pelapor? Saksi menjawab pertanyaan penyidik bahwa dana hibah, penggunaan dana hibah saya melihat tidak sesuai tujuan untuk UKM dan IKM, hanya dinikmati pengurus dan sekretariat Kadin. Ini saksi lihat proposal NPHD atau berdasaraan keterangan pesan berantai," ujar Rizki seraya membacakan isi BAP Dony.

"Saya ketahui pesan berantai dan media," jawab Dony.

Dony juga dicecar berkaitan dengan BAP-nya yang menyebut bahwa penggunaan dana hibah Rp 1,7 M itu tidak sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Dony mengaku tak melihat langsung hanya mengetahui dari pihak lain.

"Itu saya mengetahuinya, saya tidak melihat berapa banyak UKM dan IKM yang merasakan manfaatnya dari bansos tersebut," kata Dony.

"Dari mana tolak ukur mengatakan tidak melihat dan dirasakan manfaatnya? Kapan saudara melihat menilai periode NPHD berjalan atau selesai dan tadi menyampaikan diketahui dari keterangan media?," tanya Rizki menimpali.

"Ya jadi kan itu dinyatakan bahwa perjalanan untuk ke Korea dan Jepang," jawab Dony.

"Yang saksi lihat tidak sesuai NPHD itu bagaimana?," kata Rizki lagi.

"Detilnya tidak mengetahui tapi di antara pengurus saling memberitahukan," kata Dony menjawab.

Dony juga ditanya mengenai isi dari NPHD antara Kadin Jabar dan Pemprov Jabar. Namun, dia mengaku tak mengetahui secara detail.

"Jadi saya pertama dari informasi sesama pengurus Kadin Jabar. Kemudian berita di media atas pernyataan Tatan. Kemudian termasuk pesan berantai di antara pengurus Kadin Jabar," kata Dony.

Dalam perkara ini, Tatan Pria Sudjana duduk sebagai terdakwa. Sebagaimana dakwaan, Tatan didakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 Jo Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana dakwaan kedua.

(dir/yum)