MAKI Laporkan Dugaan Korupsi Operasional Gubernur, Ini Kata Kajati Banten

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Senin, 14 Feb 2022 18:07 WIB
Poster
Ilustrasi (Foto: Edi Wahyono/detikcom).
Serang -

Kajati Banten Reda Mantovani mengungkapka laporan MAKI soal dugaan korupsi biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2017-2021 sebetulnya sudah sejak beberapa pekan lalu. Tapi, resminya baru dilaporkan hari ini.

"Iya betul, laporan MAKI sebenarnya sudah disampaikan 3 minggu lalu tapi baru secara resmi disampaikan ke kami hari ini," kata Reda dikonfirmasi oleh detikcom melalui aplikasi WhatsApp di Serang, Senin (14/2/2021).

Reda juga tidak membantah bahwa pihaknya sudah melakukan pemeriksaan kepada beberapa pihak lingkungan Pemprov Banten. Termasuk saat ditanya apakah telah memeriksa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) sampai ke ajudan gubernur dan wakil gubernur.

"Betul, kami sudah melakukan pengumpulan data awal untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur tahun 2017-2021. Anggaran itu diduga tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya.

"Diduga telah dicairkan dan dipergunakan secara maksimal jumlah pencairannya namun diduga tidak dibuat SJP yang kredibel sesuai peraturan perundang-undangan," kata Boyamin.

Biaya operasional itu adalah 0,15 persen dari PAD. Anggaran itu dibagi 65 persen untuk operasional gubernur dan 35 persen untuk wakil gubernur.

"Patut diduga biaya penunjang operasional tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan dianggap sebagai honor dan tidak dipertanggungjawabkan dengan SPJ sah dan lengkap," ujarnya.

Karena tidak ada laporan, hal itu diduga ada masuk tindak pidana korupsi. Ada kerugian negara yang jumlahnya puluhan miliar atau lebih sepanjang laporan itu tidak kredibel.

Ia juga menyampaikan beberapa potensi peraturan yang dilanggar. Mulai dari UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, UU 17 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan PP Nomor 109 tahun 200 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

"MAKI tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, laporan aduain ini hanyalah sebagai bahan proses lebih lanjut oleh Kejati Banten untuk menentukan ada tidaknya dugaan penyimpangan dalam perkara tersebut di atas," ujarnya.

(bri/mso)