.webp)
DPRD Jawa Barat mendukung langkah Polda Jabar menindak organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang berdemo anarkis. Dewan juga mendorong agar Pemrov Jabar mengkaji lagi perpanjangan izin Ormas itu.
"Kami mengapresiasi langkah Polda (Jabar) dan ini jadi peringatan untuk daerah lain," ucap Anggota DPRD Jabar Fraksi PKS Abdul Hadi Wijaya saat dihubungi, Jumat (28/1/2022).
Dia menyesalkan aksi demo yang berujung anarkis tersebut. Akai tersebut, kata dia, dianggap mengganggu ketertiban umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa sudah diizinkan melakukan unjuk rasa itu adalah suatu yang wajar, itu adalah hak asasi, tapi batasnya adalah tetap ketertiban umum, jangan merusak fasilitas publik. Istimewa 731 orang itu banyak sekali. Kebayang bagaimana mencekamnya di Markas Polda. Jadi sebuah hal ekstrem terjadi dan kami apresiasi perlu ada langkah tindak lanjut bukan sekedar mendiamkan masalah ini," katanya.
Dorong Izin Dikaji Ulang
Abdul Hadi juga mendorong agar Pemprov Jabar mengkaji ulang izin dari GMBI. Terlebih imbas dari kejadian tersebut, perlu ada evaluasi terhadap kelompok-kelompok perusuh.
"Bukan cuma dorongan, tapi itu memang harus, semua ormas ketika mereka melakukan perpanjangan izinnya, pihak pemberi izin dalam hal ini Kesbangpol wajib memperhatikan masukan yang ada. Itu satu hal yang wajib dilakukan, ada kejadian atau tidak, semua ormas yang masa izinnya harus diperpanjangan lakukan prosedur seperti biasa," katanya.
Seperti diketahui, aksi demo massa GMBI berujung anarkis pada Kamis (27/1). Massa merusak pagar Mapolda Jabar hingga ada yang menunggangi patung Maung Lodaya yang merupakan simbol Polda Jabar.
Sebanyak 725 orang diamankan usai demo tersebut. Bahkan pelaku penunggang patung Maung Lodaya berhasil diamankan.
Demo dilakukan massa GMBI berkaitan dengan proses penanganan perkara bentrok ormas di Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu.
(yum/bbn)
