Sidang Kasus TPPU, Eksepsi Eks Politikus PKS Ditolak Hakim

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Selasa, 25 Jan 2022 13:47 WIB
Poster
Ilustrasi kasus korupsi (Ilustrator: Edi Wahyono/detikcom)
Bandung -

Majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yudi Widiana Adia. Perkara eks anggota DPR RI itu pun dilanjutkan.

Penolakan itu dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung dalam sidang putusan sela yang dibacakan pada Senin (24/1). Hakim menolak eksepsi terdakwa yang juga mantan politikus PKS tersebut.

"Majelis hakim dalam putusannya menolak seluruh keberatan terdakwa dan menyatakan surat dakwaan tim jaksa KPK sah sebagai dasar pemeriksaan persidangan," ucap Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (25/1/2022).

Dengan kata lain, perkara itu tetap berlanjut. KPK akan melakukan pemeriksaan perkara itu di sidang berikutnya dengan menggali keterangan saksi.

"KPK apresiasi putusan majelis hakim dan sidang berikutnya diagendakan pemeriksaan saksi-saksi pada tanggal 7 Februari 2022," kata Ali.

Sebelumnya, mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana Adia didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsi proyek infrastruktur di Maluku Utara. Yudi mengalihkan duit itu untuk usaha tambak udang.

Dalam petikan surat dakwaan yang diterima, eks anggota DPR RI itu mengalihkan duit Rp 5,7 miliar untuk usaha tambak udang. Selain mengalihkan duit untuk tambak udang, Yudi juga mengalihkan duit belasan miliar untuk membiayai tanah dan bangunan. Total jumlah yang dikeluarkan untuk tanah dan bangunan seluruhnya berjumlah Rp 11.278.976.500.

Atas perbuatannya ini, Yudi dikenakan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Yudi Widiana Adia merupakan tersangka KPK dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Yudi ditetapkan sebagai tersangka hasil pengembangan perkara dari operasi tangkap tangan (OTT) kasus terkait proyek pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.

Yudi divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider kurungan 3 bulan. Yudi terbukti menerima uang suap Rp 11,1 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng. Selain itu, hak politik Yudi dicabut selama 5 tahun oleh hakim.

(dir/bbn)