Banyak Kades Terjerat Kasus Hukum, Mendes: Awasi Mulai Perencanaan

Syahdan Alamsyah - detikNews
Minggu, 16 Jan 2022 09:45 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar
Foto: Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (Syahdan Alamsyah/detikcom).
Sukabumi -

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengunjungi Kampung Adat Ciptagelar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Dalam kunjungan selama dua hari tersebut, Gus Halim melakukan tasyakur Sewindu Undang-undang Desa. Banyak pesan disampaikan Gus Halim termasuk keterlibatan semua elemen dalam penyusunan anggaran kebutuhan desa. Hal itu dikatakan Gus Halim sangat penting mengingat tidak sedikit perangkat desa yang terjerat kasus hukum.

"Pengawasan dana desa dan tentu APBDes itu diawasi sejak perencanaan, dari mana pengawasannya dari RKPDes atau Rencana Kerja Pembangunan Desa. Yang dibahas dalam Musdes (musyawarah desa). Nah kita kawal betul Musdesnya supaya dihadiri oleh kelompok representatif, ada kelompok perempuan, ada kepala keluarga, ada perwakilan marjinal, ada perwakilan dusun, semuanya hadir, nah itu sudah proses pengawasan pada dana desa dari sisi perencanaan," kata Gus Halim, Minggu (16/1/2022).

Gus Halim menegaskan SDGs Desa juga harus memberikan arah pembangunan yang jelas, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, itu adalah arah dalam penyusunan dan rencana kerja dari masing-masing desa.

"Sehingga perkembangan di desa sekarang perdebatannya harus berdasarkan data, tidak lagi berdasarkan keinginan, itu juga sudah termasuk pengawasan. Karena apa, bapak presiden pada Oktober 2019 dulu saat memberi mandat ke saya, beliau mensitir (cek) bahwa dana desa masih dirasakan oleh elite," ujar Gus Halim.

"Dan sekarang tidak bisa (elite bermain) karena apa, semuanya terlibat dan arahnya jelas misalnya desa tanpa kemiskinan pasti menyentuh warga masyarakat, desa tanpa kelaparan pasti menyentuh warga masyarakat, tidak lagi menyentuh elite. Dan pemutakhiran data berbasis SDGs desa jadi patokan untuk berdebat berdasarkan data bukan berdebat berdasarkan keinginan perencanaan pembangunan," sambungnya menambahkan.

Selain itu sisi pengawasan, Gus Halim berharap bisa melibatkan kelompok masyarakat selain dari institusi resmi misalnya inspektorat.

"Belum lagi pengawasan di dalam setelah musyawarah desa dalam APBDes, itu juga pengawasan. Kemudian pengawasan dari inspektorat, dari kelompok-kelompok masyarakat, saya pikir dari sistem pengawasan sudah sangat luar biasa. Dan masalah yang luar biasa masih ada, kebangetan," ungkapnya.

Saat salah satu awak media menanyakan ketika ada kesalahan hingga menjadi bidikan aparat kejaksaan, Gus Halim menjawab singkat. "Saya pikir kalau memang tidak keterlaluan tidak akan diulik-ulik oleh kejaksaan," ujarnya.

(sya/mso)