Kejari Bandung Ajukan Banding di Kasus Penyerobotan Aset KAI

ADVERTISEMENT

Kejari Bandung Ajukan Banding di Kasus Penyerobotan Aset KAI

Dony Indra Ramadhan - detikNews
Rabu, 05 Jan 2022 12:03 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi palu hakim (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Bandung -

Pihak kejaksaan mengajukan banding berkaitan dengan perkara penguasaan lahan aset milik negara di Bandung. Perkara ini sudah diputus pengadilan dengan menghukum terdakwa bernama Suhendar dengan vonis 3 bulan penjara.

Kasipenkum Kejati Jabar Dodi Gazali Emil mengatakan banding diajukan oleh jaksa ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung usai terdakwa mengajukan banding atas vonis 3 bulan penjara. Suhendar sebelumnya divonis bersalah sesuai Pasal 167 ayat (1) KUHP oleh PN Bandung.

"Atas banding yang diajukan oleh terdakwa Suhendar, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung juga menyatakan banding," ujar Dodi dalam keterangan resminya, Rabu (5/1/2022).

Dodi menuturkan kasus ini masuk ke persidangan lantaran terdakwa dianggap melanggar dengan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang lain dengan melawan hukum. Hal itu dilakukan terdakwa pada 2019 lalu di mana dia berusaha menyerobot lahan yang berada di Jalan Ir H Juanda nomor 250 Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung yang merupakan milik PT KAI.

"Terdakwa berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera," tutur Dodi.

Dodi menegaskan bila penanganan perkara ini sudah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada. Bahkan, jaksa juga sudah melakukan pengecekan langsung terhadap dokumen kepemilikan yang dimiliki PT KAI.

"Itu bukti-buktinya sudah akurat ada saksi juga dari BPN. Bahkan kita sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan," kata Dodi.

Kronologi Perkara

Dodi menuturkan perkara itu bermula dari gugatan yang diajukan PT KAI atas lahan di Jalan Ir H Juanda (Dago). Lahan seluas 4.715 meter persegi itu diketahui milik PT KAI dengan akta jual beli nomor 34 tahun 1951 tanggal 13 November 1951 yang dibuat di hadapan notaris dan telah dibukukan dalam daftar buku tanah dengan hak guna bangunan nomor 231 yang awalnya tertulis atas nama Archibald Guido De Ceuninck Van Capelle yang dibalik nama kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Pada 15 November 2016 sampai dengan November 2018 PT Kereta Api Indonesia menyewakan tanah dan bangunan tersebut kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.

"Namun setelah sewa tersebut berakhir, pada tanggal 17 November 2018 tiba-tiba tanah dan bangunan tersebut telah dikuasai dan ditempati oleh terdakwa bersama keluarganya tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik dari tanah dan bangunan tersebut," tutur Dodi.

Dodi menjelaskan pihak PT KAI sudah melakukan langkah-langkah dengan mendatangi lokasi dan meminta terdakwa meninggalkan tempat tersebut. PT KAI sudah mengirimkan surat peringatan atau somasi kepada terdakwa untuk mengosongkan lahan. Hingga somasi ketiga, surat peringatan tersebut tak direspons oleh terdakwa.

Namun terdakwa tidak mau meninggalkan tempat tersebut dengan alasan memiliki hak atas lahan lantaran orang tuanya mendapatkan pelimpahan surat surat tanah tersebut pada tahun 1970 berdasarkan Surat Verponding Nomor 1473, Mectbrief atau Surat Ukur nomor 460, tanggal 29 September 1937.

Kasus ini kemudian masuk ke meja hijau. Proses persidangan berjalan hingga saat tuntutan jaksa menuntut Suhendar dengan hukuman 5 bulan penjara. Dalam sidang vonis, majelis hakim yang diketuai oleh Yuswardi dan anggota Mangapul Girsang dan Dalyursa memperingan hukuman menjadi 3 bulan.

Simak juga Video: Pesan Mahfud Md dan Sri Mulyani untuk Penerima Hibah Aset Eks BLBI

[Gambas:Video 20detik]



(dir/bbn)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT