.webp)
a
"Sekarang itu manajemen pembangunan berorientasi pada hasil bukan proses. Kalau orientasi hasil, tempat jadi nggak relevan bagi pekerjaan atau jabaran seperti nginput data yang tak perlu ke lapangan. Interaksi itu tak bisa dihindari," ujar Kang Emil, sapaan akrabnya, kepada wartawan di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (22/12/2021).
Baca juga: Jangan Ngomong 'Aing' Sembarangan! |
Menurut Emil, rencana merumahkan 1,6 juta ASN ini tentu sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Kemenpan RB. Apalagi sesuai arahan Presiden Jokowi, eselon III dan IV di Kementerian sudah harus di reorganisasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menduga ini sudah dipikirkan dengan baik memilah mana pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah berorientasi pada hasil mana yang membutuhkan interaksi lapangan. Arahan Presiden kan eselon III dan IV di Kementerian itu sudah mulai reorganisasi," ucap Emil.
Bahkan, kata Emil, mulai Januari eselon IV di Jabar sudah tidak ada. Pihaknya sudah menyusun rencana terkait hal tersebut.
"Di Jabar mulai Januari eselon IV sudah nggak ada, kita provinsi pertama dan kita akan melakukan yang namanya Team of Team PNS nanti bergerak per program kayak kepanitiaan," tuturnya.
"Contohnya beres urusan PON, geser ke Covid, pindah ke urusan lain sesuai urgensi dan tujuan pembangunan saat itu tanpa melihat dia dulunya dari dinas mana. Itu masa depan manajemen pekerjaan, jadi keniscayaan karena ada pergeseran berorientasi hasil bukan orientasi pada proses yang kadang terlalu kaku hierarkinya," tutur Emil menambahkan.
Sebelumnya, sebanyak 1,6 juta pegawai negeri sipil (PNS) terancam dirumahkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan 1,6 juta itu adalah tenaga pelaksana.
Menurutnya, harus ada penataan ulang dalam menetapkan tenaga pelaksana. Kalau tenaga pelaksana tidak bisa ditingkatkan profesionalitasnya, maka lebih baik dirumahkan hingga pensiun.
"Saya kira tenaga pelaksana administrasi ya mulai ditata. Sekarang ada 1 juta P3K untuk guru kemarin diambilkan dari 1,5 juta hampir 1,6 juta tenaga pelaksana. Ini nanti kalau tidak bisa kita tingkatkan profesionalitas kerja di rumah saja sampai pensiun," katanya dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021, dikutip Selasa (21/12/2021).
