Penyintas Pelanggaran HAM Berat di Pulau Buru Butuh Perlindungan

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Selasa, 21 Des 2021 11:01 WIB
Para mantan tahanan politik pasca Petistiwa 65 dan keluarganya di Savana Jaya, Pulau Buru.
Mantan tahanan politik di Pulau Buru (Foto: Bahtiar Rifa'i)
Pulau Buru -

Mayoritas penyintas Peristiwa 65 di Pulau Buru sudah dalam keadaan sepuh. Kondisi kesehatan mereka saat ini sakit-sakitan dan hidup sederhana dengan status ekonomi menengah ke bawah.

Ada belasan penyintas beserta keluarganya yang tinggal di Buru khususnya di Desa Savana Jaya. Dulu, desa ini adalah tempat tinggal bagi tahanan politik dan masuk di kawasan Unit IV. Di unit di Pulau Buru juga ada penyintas lain dan sudah bercampur tinggal dengan penduduk lokal atau transmigran.

Harto Wiyono misalnya, mantan tahanan politik yang menetap di Pulau Buru ini sekarang sudah sering batuk karena masalah di paru-paru. Ia pernah dapat perlindungan medis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tapi, layanan itu sekarang berhenti dan masih berharap tetap dapat layanan.

"Waktu itu kita data fasilitas berobat, biaya obat ditanggung lagi LPSK," kata Harto pada detikcom di Kabupaten Buru belum lama ini.

Selain Harto, kondisi layanan kesehatan pun dibutuhkan oleh Yadiono, mantan tahanan politik asal Blitar. Kondisinya sekarang memprihatinkan karena ada masalah gula darah. Ia sudah tidak bisa beraktifitas normal karena kondisi luka yang belum sepenuhnya kering di bagian kaki.

Di Buru, Yadiono tinggal di rumah sederhana beserta anak perempuan dan cucunya. Dalam kondisi sakit dan uzur, akses kesehatan penyintas ini sangat terbatas. Saat ditemui, ia yang lemah katanya membutuhkan vitamin dan kaca mata agar bisa tetap melihat.

"Saya yang paling butuh vitamin, kacamata. Kacamata saya punya ini tidak bisa lihat. Yang penting kacamata, itu saja," ujarnya berharap.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, kebanyakan penyintas korban Peristiwa 65 yang masuk kategori korban pelanggaran HAM berat kondisinya sekarang memang memprihatinkan. Selain di Buru, penyintas korban pelanggaran berat HAM di tempat lain juga membutuhkan perlindungan baik medis maupun psikologis.

"Secara umum kondisinya memang seperti itu, jadi bukan hanya di Buru. Tempat lain di Jawa Barat, Jateng hampir sama. Jadi sebagian besar sudah usia lanjut, ekonomi menengah ke bawah beberapa bahkan bergantung kepada anaknya dan kemudian secara fisik mereka sudah sakit-sakitan. Itu gambaran umum korban memang," kata Edwin kepada detikcom, Selasa (21/12/2021).

Edwin mengatakan, perlindungan korban pelanggaran HAM berat 65 masuk kategori yang paling banyak mendapatkan layanan dari LPSK. Jika dihitung dari 2014 hingga Oktober 2021, jumlah permohonannya hampir 4.624 orang dan sebagian besarnya adalah dari Jawa Tengah.

Pada 2020, LPSK memang terkendala pandemi dan anggaran dari pemerintah pusat untuk layanan para terlindung. Di tahun itu pun pemenuhan hak akses khususnya rehabilitasi medis dan psikologis banyak yang dihentikan.

Kedua, pandemi juga menurutnya menyulitkan LPSK untuk melakukan asesmen medis ke korban pelanggaran HAM berat. Karena sebagian besar dokter konsentrasi pada penanganan pandemi. Belum lagi ada syarat PCR dan pemeriksaan antigen bagi korban.

"Secara situasi begitu di 2020, sehingga ada penurunan dari penanganan PHB (pelanggaran HAM berat), dari April sampai Desember turun drastis," ujarnya.

Di 2021, permohonan permohonan perlindungan khusus korban pelanggaran HAM berat sampai November sudah mencapai 349 orang. Di tahun ini katanya perlindungan untuk mereka relatif normal baik dari layanan bantuan medis dan psikologis. Di tahun depan, LPSK juga tetap bisa melayani permohonan bagi terlindung baik itu korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana korupsi, terorisme atau korban tindak pidana perdagangan orang.

"Pegangan LPSK tidak berdasarkan kasus. Tidak spesifik anggaran untuk PHB (pelanggaran HAM berat) misalnya. Jadi berapa pun yang masuk (permohonan), kemudian diputus di pimpinan kami akan layani. Secara umum, di 2022 tidak ada hambatan anggaran untuk layanan ke korban," paparnya.

Berdasarkan catatan di laporan tahunan LPSK tahun 2020, lembaga ini sejak 2012 hingga 2020 memang telah memberikan perlindungan ke korban pelanggaran HAM berat. Mereka adalah korban Peristiwa 65/66, Tanjung Priok 1984, Talang Sari 1989, Penculikan Aktivis 97/98, Peristiwa Rumah Geudong 1998, Peristiwa Simpang KKA 1999, dan Peristiwa Jambu Keupok 2003.

Jenis program yang diberikan adalah bantuan medis untuk 3.742 orang, rehabilitasi psikologis 603 orang dan rehabilitasi psikososial 26. Total jumlahnya adalah 4.271 terlindung dan paling banyak adalah terlindung dari Jawa Tengah dan Sumatera Barat.

(bri/mud)