Di pertengahan 2021, Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Larangan Kawin Kontrak. Aturan ini dilakukan untuk melindungi perempuan dari praktik prostitusi berkedok agama yang biasanya dilakukan wisatawan asal Timur Tengah.
Selain aturan yang menjadi sorotan publik tersebut, di penghujung 2021, masyarakat dihebohkan dengan kasus Sarah yang dibunuh pria Arab dengan cara disiram air keras.
Begini ulasan lengkap terkait aturan Larangan Kawin Kontrak dan kasus pembunuhan dengan pelaku seorang pria berkewarganegaraan Arab Saudi di Kota Santri Cianjur.
Prostitusi Berkedok Agama, Kawin Kontrak Dilarang!
Kawin kontrak menjadi fenomena yang marak terjadi di kawasan Puncak, termasuk Cianjur. Wisatawan asal Timur Tengah menjadi penikmat utama praktik tersebut. Faktor ekonomi pun menjadi penyebab banyak perempuan yang rela dikawin kontrak.
Bunga (bukan nama sebenarnya), mengaku mulai menjalani praktik kawin kontrak usai diajak oleh temannya. Bujuk rayu penghasilan yang cukup lumayan membuatnya tergiur untuk menjalani kawin kontrak dengan wisatawan asing asal Timur Tengah.
"Awalnya diajak teman, dilihatkan hasilnya bisa untuk beli apa saja dan sudah dapat apa saja," ujar Bunga.
Kondisi ekonomi yang lemah, membuatnya tak butuh waktu lama untuk menyetujui ajakan temannya itu. "Apalagi kan katanya ini bukan seperti jadi perempuan di tempat prostitusi, karena kan statusnya kawin kontrak. Meskipun kenyataannya saya dikawinkan tanpa wali yang benar," ungkapnya.
Menurutnya sekali kawin kontrak, dirinya bisa mendapat uang jutaan rupiah. Masa kawin kontrak pun biasanya hanya beberapa pekan, tergantung lamanya warga asing berlibur di Cianjur.
"Kalau dari sana nya dikasih bayaran untuk kawin kontrak sampai belasan juta, minimal Rp 15 juta. Tapi dibagi dua dengan perantara dan timnya dari penghulu hingga saksi," kata dia.
Ia mengaku sudah lelah menjalani praktik kawin kontrak, apalagi wisatawan asal Timur Tengah dikenal kasar saat berhubungan. Namun desakan ekonomi membuatnya bertahan.
"Kalau bukan karena masalah ekonomi pasti enggak mau. Tapi mau bagaimana lagi. Tapi pastinya akan berhenti, uang yang didapat saya tabung untuk modal usaha," ucapnya.
Di sisi lain, Udin (bukan nama benarnya), salah seorang calo kawin kontrak, praktik kawin kontrak tidak lebih dari praktik prostitusi berkedok agama. Bahkan akad pernikahan tidak lain hanya sandiwara.
Menurutnya, setibanya WNA asal Timur Tengah datang, calo kawin kontrak akan menawarkan perempuan, untuk kemudian dibawa dan dikenalkan. Jika cocok, sandiwara berikutnya pun akan dimulai.
Teman dari calo akan didatangkan sebagai wali hakim jika pasangan perempuan menjalankan kawin kontrak tidak atas pengetahuan orang tua. "Kalau memang kawin kontraknya atas persetujuan orangtua, pastinya pakai wali nikah yang haknya. Tapi kalau tidak, pakai wali hakim," kata dia.
Jika pasangan pria menolak menggunakan wali hakim, maka peran teman calo berubah menjadi ayah kandung pasangan perempuan.
"Suka ada yang tidak mau pakai wali hakim. Tidak jadi masalah, tinggal diatur agar mengaku sebagai ayah kandung dan si perempuan menyebut ayah pada si walinya," ungkapnya.
Untuk penghulu, lanjut Udin, masih merupakan jaringan dari calo yang didandani seolah penghulu asli. "Bukan penghulu resmi, hanya teman dari calo juga yang memang sedikitnya paham soal tata cara pernikahan," kata dia.
Menurut dia, setiap peran tersebut mendapat bagian dari uang yang diberikan pasangan pria dalam praktik kawin kontrak.
"Bagian merekakan dari yang 50 persen jatah dari mahar kawin kontrak. Kalau yang perempuan full 50 persen untuk sendiri, sedangkan kalau calo 50 persen nya dibagi untuk wali hakim, saksi, dan penghulu," paparnya.
Dengan maraknya kasus kawin kontrak, Pemkab Cianjur mengeluarkan Peraturan Bupati tentang larangan kawin kontrak. Bahkan aturan itu itu ditandatangani langsung Bupati Cianjur, Herman Suherman
Perbup Tentang Pencegahan Kawin Kontrak tersebut setebal enam halaman dengan berisi tujuh bab dan 9 pasal di dalamnya.
Pada pasal 1 yang berisi terkait ketentuan umum, tepatnya di ayat 6 dijelaskan jika Kawin Kontrak adalah pernikahan dalam tempo masa tertentu yang telah ditetapkan dan setelah itu ikatan perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi.
Sedangkan di ayat 7 disebutkan apabula Larangan Kawin Kontrak, adalah upaya-upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mencegah terjadinya kawin kontrak di Kabupaten Cianjur.
Pada pasal 2 diterangkan jika larangan kawin kontak bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender serta perlindungan bagi perempuan dan anak.
Terkait sanksi, diterapkan dalam pasal 7, yang berbunyi Pelanggaran terhadap upaya pencegahan Kawin Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
Bupati Cianjur Herman Suherman, mengatakan aturan tersebut merupakan dasar awal untuk pencegahan praktik kawin kontrak.
"Perbup ini sebatas bersifat imbauan dan sosialisasi agar tidak terjadi praktik kawin kontrak di Cianjur. Untuk tindaklanjutnya nanti dibuat Perda," ujar Herman.
Namun lanjut Herman, dengan adanyaPerbup pun diharapkan semua pihak sudah bisa bergerak dalam mencegah praktik kawin kontrak. "Minimalnya sudah bisa mengingatkan dan mengimbau, karena sudah ada aturanPerbupnya," ucap dia.
Simak Video 'Sah! Kini Warga di Cianjur Dilarang Kawin Kontrak':
