Vakum 4 Tahun, KPAD Kabupaten Bandung Tancap Gas Kawal Anak

Vakum 4 Tahun, KPAD Kabupaten Bandung Tancap Gas Kawal Anak

Muhammad Iqbal - detikNews
Selasa, 14 Des 2021 17:56 WIB
perlakuan kekerasan orang tua pada anak
Ilustrasi kasus kekerasan kepada anak. (Ilustrator: Edi Wahyono/detikcom)
Kabupaten Bandung -

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bandung kembali hadir di tengah masyarakat setelah vakum selama hampir empat tahun. Banyaknya kasus menyangkut anak yang terlewatkan selama ini menjadikan KPAD harus tancap gas.

Ketua KPAD Kabupaten Bandung Ade Irfan Al Anshory mengatakan keberadaan KPAD sudah lama hilang sejak 2017. Selama empat tahun itu pula pengawasan perlindungan anak tidak terawasi.

"KPAD sudah vakum sejak 2017. Ada masalah budgeting dan permasalahan lainnya sehingga tidak berjalan," ungkap Ade usai dilantik di Hotel Sunshine, Kabupaten Bandung, Selasa (14/12/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut dia, tugas yang diemban ini cukup berat. Sebelum pelantikan ini, ia menjelaskan, pihaknya sudah mulai mengawasi penanganan kasus yang melibatkan anak. Antara lain kasus pembunuhan anak yang diduga dilakukan pula oleh seorang anak di Solokan Jeruk, beberapa waktu lalu.

"Kami turut bahagia juga setelah dilantik, meski demikian kami pun harus menjalankan tugas tugas yang lumayan cukup berat bagi kami. Sebetulnya, sebelum dilantik kami sudah ngabret, tancap gas," ucap Ade.

ADVERTISEMENT
KPAD Kabupaten BandungPelantikan pengurus KPAD Kabupaten Bandung. (Foto: Muhammad Iqbal/detikcom)

Sebab, ujar Ade, kasus anak di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan. Meski dia tidak memegang data pasti, hal itu terlihat dari beberapa kasus yang bermula dari laporan masyarakat.

"Pertama, saya memandang bahwa ada peran media dan media sosial yang melaporkan kejadian seperti ini. Maka viral dan ramai diperbincangkan," katanya.

"Kemudian, kedua, saya pikir masyarakat sudah mulai peka terhadap kasus ini, bahwa kasus melibatkan anak ini biadab. Memang masyarakat mulai berani melaporkan, maka banyak muncul. Dan semakin menjadi perhatian publik, maka akan ada pengawasan yang lebih ketat terhadap kasus anak," tutur Ade menambahkan.

Selain itu, pihaknya pun akan bekerja dari nol. Dari mulai persoalan data hingga pengawasan di level bawah.

"Kami akan coba meminta data dari Dinas Kesehatan, Disdik, Dinsos serta kepolisian di PPA. Selain itu juga, kami berharap di tahun 2023, tim kami sudah lengkap berada di setiap kecamatan," ucap Ade.

(bbn/bbn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads