Keberadaan diaspora di luar negeri dinilai penting bagi pembangunan bangsa. Para calon presiden pengganti Jokowi di 2024 pun diminta tak melupakan diaspora.
Hal itu diungkapkan peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ganewati. Dia berbicara hal itu dalam forum diskusi Collective Leadership Specialist Indonesia (CLSI) bertema diaspora yang diselenggarakan GIZ Indonesia di Bandung, Selasa (7/12/2021).
"Tentu tahun 2024 kita sudah tahu pasti Pak Jokowi berganti. Harapan kita, diaspora ini tetap menjadi prioritas pemerintah ke depan siapapun penggantinya," ucap Ganewati.
Hal itu bukan tanpa alasan. Dia mengatakan keberadaan diaspora Indonesia di sejumlah negara cukup banyak. Data terakhir yang didapat dari bank dunia, ada 8-9 juta diaspora asal Indonesia. Jumlah ini cukup banyak dibanding negara lain.
"Dibanding negara lain, kita ini memiliki diaspora cukup banyak. Tapi belum melakukan seperti China, Fillipine yang rutin membantu pembangunan di negara asal," kata dia.
Dia mengatakan potensi diaspora dalam pembangunan di Indonesia cukup besar. Sejak tahun 2012 saat Kongres di Washington DC, sambung Ganewati, keberadaan diaspora kerap diperhatikan oleh Jokowi.
Hal inilah yang mendorong pihaknya agar presiden setelah Jokowi di tahun 2024 mendatang tak melupakan diaspora.
"Sejak 2012 makin menguat terutama di era Jokowi diaspora jadi prioritas pembangunan, dari sektor ekonomi jadi prioritas. Diaspora lebih dari 8 juta bisa diengagge potensi ekonominya. BRIN melakukan kajian ini dua tahun terakhir mengenai ekonomi diaspora sejauh mana jaringan diaspora yang bisa dimanfaatkan bukan hanya kepentingan kita, tapi diaspora di luar negeri," kata dia.
Sementara itu, Programme Migrration dan Diaspora Team Leader GIZ Indonesia Makhdonal Anwar mengatakan ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi diaspora yang ingin pulang dan berkarya demi pembangunan Indonesia. Salah satunya dengan memberikan subsidi silang gaji.
Program subsidi itu juga sudah dilakukan oleh GIZ Indonesia beberapa tahun ke belakang. Menurut dia, program tersebut bisa diadopsi oleh pemerintah.
"Saat mereka ingin kembali ke Indonesia, apakah kerja di NGO, Pemerintahan, di kampus dari program kami memberikan subsidi gaji selama 2 tahun penuh. Mungkin nggak semuanya diukur uang, tapi untuk bisa berkarya harus mempunyai cost. Untuk ini kami memberikan tiap tahun 100 orang alumni Jerman yang pulang ke Indonesia kita berikan subsidi. Konsep ini bisa diadopsi pemerintah. Mungkin tak semua bidang tapi bisa di bidang yang konsen saat ini tapi memang pemerintah perlu mengkaji," tutur dia.
"Alumni kami sudah lebih 4.200 orang itu 50 persen tenaga pendidikan di kampus 30 persen pemerintahan, 15 persen NGO dan sisanya di swasta," kata dia menambahkan.
Pihaknya juga turut memberikan program pelatihan diaspora melalui CLSI. Pelatihan selama berbulan-bulan di tahun ini bertujuan untuk optimalisasai kontribusi diaspora bagi Indonesia.
"Pelatihan dasar ini tujuannya mengoptimalkan kontribusi diaspora terhadap visi pembangunan Indonesia 2030," katanya.
(dir/mud)