.webp)
Pihak Kecamatan Cigeulis akhirnya buka suara soal polemik pemblokiran jalan gara-gara dugaan masalah Pilkades di Pandeglang. Pihak kecamatan meminta orang yang sudah membuat fondasi untuk pembangunan rumah baru itu membuktikan kepemilikan tanahnya secara sah.
"Nanti kita akan panggil yang bersangkutan. Kalau dia enggak bisa buktiin, kita akan adukan ke ranah hukum, saya nanti yang polisikan," kata Camat Cigeulis Subro Muhlisin saat dikonfirmasi detikcom di Pandeglang, Banten, Sabtu (4/12/2021).
Subro berencana memanggil orang yang mengkalim tanah di atas jalan umum tersebut pada Senin (6/12/2021). Beberapa pihak juga akan dilibatkan mulai dari masyarakat hingga perangkat desa pada periode pembebasan tanah itu berlangsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Senin kita panggil, karena kan masyarakat setempat udah dirugikan. Biasa kirim barang pake roda empat, sekarang roda dua juga susah," ujar Subro.
Terlepas dari hasil musyawarah nanti, Subro menganggap pembangunan fondasi hingga menutup jalan bagi warga itu sudah menyalahi aturan. Pasalnya, kata dia, pemerintah tak mungkin melakukan pembangunan jika status tanah tersebut masih milik orang lain.
"Tapi saya mau pelajari dulu kronologi kepemilikan tanahnya ini seperti apa. Karena tidak mungkin pemerintah membangun kalau tanah itu statusnya masih punya orang," ucap Subro.
Sebelumnya diberitakan, gelaran Pilkades serentak di Pandeglang, Banten, memang telah usai. Namun ternyata, polemiknya masih terbawa hingga sekarang, bahkan menyebabkan jalan di sebuah desa diblokir dan dibuat menjadi pondasi untuk pembangunan rumah baru.
Persoalan tersebut terjadi di Desa Cigeulis, Pandeglang. Sebuah jalan desa dengan ukuran sekitar empat meter itu kini tak bisa lagi dilintasi oleh warga. Penyebabnya, karena ada fondasi untuk pembangunan rumah baru yang berdiri tepat di tengah jalan tersebut.
Otomatis, fondasi rumah ini mengakibatkan kendaraan warga baik roda dua maupun roda empat tak bisa melintas lagi di jalan tersebut. Padahal tadinya, sarana perlintasan ini sering digunakan untuk mengangkut hasil bumi dan akses perekonomian bagi warga.
