Jabar Hari Ini: Perlawanan Eks Suami Valencya-Buruh Ancam Mogok Kerja

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 20:39 WIB
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) masih belum menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 hingga Selasa (30/11/2021) pukul 23.00 WIB.
Foto: Buruh jabar memantau penetapan UMK 2022 hingga larut malam (Yudha Maulana/detikcom).
Bandung -

Masalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh Provinsi Jawa Barat menjadi sorotan pekan ini. Penetapan itu memancing reaksi kecewa dari buruh yang selama berhari-hari gencar melakukan unjuk rasa di berbagai daerah.

Kasus Valencya di Karawang terus bergulir, kali ini mantan suaminya menuduh Valencya melakukan prank dan menyebut ada pria idaman lain dalam rumah tangga mereka. Kemudian Polda Jabar kembali merespons terkait rencana Reuni 212, apa tanggapannya?

Masih ada beragam berita menarik hari ini, berikut rangkumannya dalam Jabar Hari Ini:

Buruh Kecewa Penetapan UMK

Buruh di 10 kabupaten/kota di Jawa Barat tak akan merasakan naiknya upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada tahun 2022 mendatang. Hal itu berdasarkan Kepgub Jabar Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 pada 30 November 2021 yang ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Buruh di Jabar mengaku kecewa dengan hasil keputusan UMK 2022. Hal itu diutarakan Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto yang menyebut kebijakan itu sebagai pil pahit yang diterima buruh usai berjuang selama berhari-hari di Gedung Sate.

"Kita sangat kecewa dengan keputusan gubernur Jabar yang menerapkan UMK berdasarkan PP 36/2021. Keputusan gubernur tersebut sangat menyakiti hati dan perasaan kaum buruh Jabar yang sudah berhari-hari berjuang, tapi berakhir dengan pil pahit bagi kaum buruh di Jabar," ucap Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto kepada detikcom, Rabu (1/12/2021).

Sedangkan di Cianjur, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Cianjur Hendra Malik mengatakan pemerintah tidak menghargai usaha buruh yang dalam beberapa hari terakhir melakukan aksi baik di tingkat kabupaten hingga ke provinsi untuk menuntut kenaikan UMK 2022.

"Rekomendasi dari Cianjur juga tidak besar, hanya naik 6,5 persen. Tapi kenyataannya tidak ada kenaikan," kata dia, Rabu (1/12/2021).

Menurutnya buruh di Cianjur akan melakukan aksi mogok massal pada tanggal 6, 7, dan 8 Desember 2021.

"BuruhCianjur akan menggelar Modar (mogok daerah), kita akan mogok bekerja tuntutUMK direvisi dan dinaikkan sesuai dengan tuntutan dan rekomendasi daerah ke provinsi," kata dia.