.webp)
Dosen dari Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) mengajukan petisi mosi tidak percaya dan meminta pemberhentian Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan (WKURK) ITB Muhamad Abduh. Petisi dibuat menyusul kebijakan wakil rektor yang merugikan pihak SBM ITB.
Adapun kebijakan wakil rektor tersebut terkait penghentian kepercayaan sekolah bisnis melalui surat peraturan bernomor 1627/IT1.B06/KU.02.2021 yang isinya soal standar biaya sumber dana bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Surat tersebut membatalkan Peraturan Rektor bernomor 016/PER/I1.A/KU 2015.
Adapun peraturan Rektor yang dibatalkan tersebut berisi tentang memperkenankan SBM untuk mengembangkan sistem manajemen tersendiri. Di mana standar biaya adalah alat untuk memotivasi dan mengendalikan kegiatan dosen (swadana dan swakelola).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan menerbitkan surat tersebut saudara Abduh tidak mengindahkan hirarki peraturan yang berlaku di ITB," kata Koordinator Petisi, Budi P Iskandar, dalam keterangan resmi yang diterima detikcom, Selasa (30/11/2021).
Unit Fakultas 'Sapi Perah'
Budi menuturkan peraturan wakil rektor ini juga menjadikan SBM ITB sebagai unit fakultas 'sapi perah'. Pada masa awal pendiriannya, SBM diberi kewenangan mengelola 80 persen pendapatan. Seiring waktu kewenangan diubah menjadi 70 persen untuk SBM. Peraturan baru yang dibuat wakil rektor membuat kewenangan berubah menjadi 60 persen.
"Karena peraturan baru ini memaksa SBM untuk meninggalkan etos kerja yang sudah dihayati dan hilangnya kemampuan untuk mempertahankan standar karena ketiadaan sumber daya. Dan yang terpenting, memaksa SBM untuk mengkhianati janji kualitas pendidikan kepada para orang tua mahasiswa dan para mahasiswa. Petisi ini juga muncul dari keinginan untuk bertanggung jawab kepada para orang tua, para mahasiswa, para alumni dan masyarakat umum," ujar Budi.
Secara singkat, dosen senior di SBM ITB ini menuturkan SBM sejak adanya peraturan rektor memiliki otonomi sendiri. Artinya, standar biaya dikelola oleh SBM ITB.
"Kita mengaturnya supaya semua diarahkan pada pemotivasian dosen supaya dia kerja full-time. Jadi full-time ini semua biaya atau gaji dia itu hanya satu. Seperti di korporasi. Kalau diterapkan standar biaya yang baru, dia itu mendapatkan gaji yang ketengan. Kalau rapat dapat , kalau ini dapat. Jadi dia bisa berstrategi 'saya kerjanya part-time saja'. Itu nggak bagus dong buat suasana pendidikan, karena si mahasiswa ingin ketemu dosen secara informal juga kan, mau dong ketemu, bukan cuma di kelas doang," tutur dia.
Selain itu, sambung Budi, peraturan wakil rektor itu dikhawatirkan menurunkan motivasi dosen. Apalagi kemandirian SBM ITB sudah dibuktikan dengan meraih penghargaan dan dua akreditasi internasional ABEST 21 dan AACSB.
"Di mana hanya lima persen sekolah di dunia dapat ini. Kita perlu kerja sama luar negeri yang lebih banyak dan sebagainya. Kita perlu gesit cari partner dan sebagainya. Kalau sistem begini ya semua harus direncanakan di depan, fleksibilitas kurang banget, itu yang jadi masalah," kata Budi.
Respons Rektorat ITB
Rektor ITB Reini Wirahadikusumah melalui Kabiro Humas ITB Naomi Haswanto mengatakan pihak rektorat saat ini tengah mempelajari terlebih dahulu petisi tersebut.
"Kami sedang mempelajari petisi dosen SBM tersebut, mohon memberi waktu bagi Rektorat dan MWA untuk menyelesaikan masalah internal ITB agar ITB bisa sinergis dalam penyelesaian persoalan bangsa," kata Reini.
(dir/bbn)
