Kejari Sukabumi Bidik Kades Diduga Berijazah Palsu

Syahdan Alamsyah - detikNews
Selasa, 30 Nov 2021 14:19 WIB
Ilustrasi Ijazah Palsu. Andhika Akbarayansyah/Infografis.
Ilustrasi kasus ijazah palsu (Foto: Andhika Akbarayansyah/detikcom)
Sukabumi -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan kepala desa (kades) di Kabupaten Sukabumi diduga menggunakan ijazah palsu. Kades aktif inisial A itu memiliki ijazah setara SMA dari salah satu pondok pesantren yang diduga palsu.

"Kami mendapatkan laporan tersebut dari masyarakat. Saat ini kita masih melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan dari kecamatan dan ke kantor Kementerian Agama (Kemenag) serta beberapa orang saksi. Sehingga setelah dilakukan pengumpulan data dan bahan keterangan dari pihak yang terkait, kita temukan bahwasanya terdapat beberapa perbedaan dari ijazah kepala desa berinisial A," kata Kasubsi Ekonomi, Keuangan, Keamanan, dan Pembangunan Strategis (EKPPS) Kejari Kabupaten Sukabumi Mulkan Balya, Selasa (30/11/2021).

Mulkan menjelaskan berdasarkan data yang di peroleh dari Kemenag, jika dihubungkan dengan ijazah yang dimiliki oleh kades A, terlihat jelas di dalam ijazah ada perbedaan yang antara lain nomor ijazah, nomer induk ujian yang setelah dicek merupakan ijazah milik orang lain.

"Setelah kami melakukan pengumpulan data keterangan, yang bersangkutan sanggup untuk mengundurkan diri dari jabatan kades. Namun fungsi pencegahan pidana itu bisa dilaksanakan, lantaran yang bersangkutan merasa benar dengan tetap melanjutkan jabatannya dan tidak mau mundur. Kami akan melaporkan kepada Polres Sukabumi dan ke bupati Sukabumi," tutur Mulkan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihak kejaksaan, oknum kades tersebut memiliki ijazah yang dikeluarkan dari program wajar Dikdas pada 2004 hingga 2009 yang dilaksanakan oleh Kemenag dan berlangsung di beberapa ponpes yang sebagian kini berganti nama.

Sementara program tersebut dari tahun 2009 hingga saat ini sudah tidak ada lagi. Sedangkan lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut yakni salah satu ponpes yang beralamat di Kecamatan Cibitung.

"Mengacu kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, di situ terdapat bahwasanya setiap orang yang menggunakan ijazah yang terbukti palsu dapat dilakukan tindak pidana. Hasil dari pulbaket Kejari akan menindak lanjuti dengan membuat pelaporan kepada bupati Sukabumi berikut ke Polres Sukabumi untuk pengurusan kasus tindak pidana penggunaan ijazah palsu," tutur Mulkan.

(sya/bbn)